TRIBUN WIKI

Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'?

Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'?

Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'?
Kolase Tribun Timur
Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'? 

"Pak Surya Paloh mengatakan, 'dinda saya akan datang membawa 10 orang ke DPP PKS', ketika saya katakan 'bang saya saja yang ke Nasdem', dia bilang enggak boleh, 'saya (Paloh) harus datang ke PKS," ucap Sohibul.

"Insya Allah direncanakan pekan depan, mungkin hari Rabu, Nasdem akan hadir di DPP PKS," ucapnya.

Kekhawatiran PKS

Secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melontarkan pernyataan yang cukup keras terkait bergabungnya Prabowo ke pemerintah.

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah maka akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.

Ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tetap menjadi oposisi bersama PKS.

Resmi Jadi Menteri Pertanian, Ini Perjalanan Karier Birokrat Syahrul Yasin Limpo Sejak Jadi Lurah

DAFTAR LENGKAP 33 Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf Amin, Bakal Dilantik Hari ini

RESMI! Susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin, Siapa Gantikan Susi Pudjiastuti?

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

mardi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil.

Misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegaskan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucapnya.

Kekecewaan Masyarakat Mardani juga mengkhawatirkan munculnya kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat ketika Gerindra tak lagi menjadi oposisi.

Apalagi pada pilpres lalu pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki pendukung yang solid dan militan.

"Tiap partai pasti punya strategi dan proyeksi sendiri. Walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin, dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah," ucapnya.

Menurut Mardani, banyak elemen masyarakat berharap adanya parpol yang menjadi oposisi atau kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Resmi Jadi Menteri Pertanian, Ini Perjalanan Karier Birokrat Syahrul Yasin Limpo Sejak Jadi Lurah

DAFTAR LENGKAP 33 Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf Amin, Bakal Dilantik Hari ini

RESMI! Susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin, Siapa Gantikan Susi Pudjiastuti?

Mardani pun menegaskan PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS ataupun pasangan Prabowo-Sandiaga yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab, untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ucap Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

(Tribunnewswiki.com/Kompas.com/Haris/Kristian Erdianto)

Resmi Jadi Menteri Pertanian, Ini Perjalanan Karier Birokrat Syahrul Yasin Limpo Sejak Jadi Lurah

DAFTAR LENGKAP 33 Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf Amin, Bakal Dilantik Hari ini

RESMI! Susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin, Siapa Gantikan Susi Pudjiastuti?

Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved