Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

TRIBUN WIKI

Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'?

Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'?

Editor: Anita Kusuma Wardana
Kolase Tribun Timur
Prabowo Subianto Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Benarkah Partai Gerindra dan PKS 'Bercerai'? 

"Pak Surya Paloh mengatakan, 'dinda saya akan datang membawa 10 orang ke DPP PKS', ketika saya katakan 'bang saya saja yang ke Nasdem', dia bilang enggak boleh, 'saya (Paloh) harus datang ke PKS," ucap Sohibul.

"Insya Allah direncanakan pekan depan, mungkin hari Rabu, Nasdem akan hadir di DPP PKS," ucapnya.

Kekhawatiran PKS

Secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melontarkan pernyataan yang cukup keras terkait bergabungnya Prabowo ke pemerintah.

Mardani khawatir jika semua partai bergabung ke pemerintah maka akan tercipta sistem oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu.

Ia berharap parpol koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lainnya, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, tetap menjadi oposisi bersama PKS.

Resmi Jadi Menteri Pertanian, Ini Perjalanan Karier Birokrat Syahrul Yasin Limpo Sejak Jadi Lurah

DAFTAR LENGKAP 33 Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf Amin, Bakal Dilantik Hari ini

RESMI! Susunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Maruf Amin, Siapa Gantikan Susi Pudjiastuti?

"Saya agak khawatir nanti yang terjadi adalah bukan lagi adu argumen, adu gagasan dengan kualitas akademis ataupun kualitas kecendekiawanan, tapi lebih kepada bagaimana kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Menurut Mardani, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran jika tidak ada lagi parpol yang menjadi oposisi.

Oposisi dibutuhkan sebagai kekuatan penyeimbang atau menjalankan sistem check and balance.

mardi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Jika tidak ada kekuatan penyeimbang, kata Mardani, hal itu akan berpengaruh pada keputusan politik yang harus diambil.

Misalnya terkait wacana amandemen UUD 1945 yang belakangan digulirkan oleh MPR.

"Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegaskan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar," kata Mardani.

"Seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada, padahal ada keputusan fundamental akan diambil," ucapnya.

Kekecewaan Masyarakat Mardani juga mengkhawatirkan munculnya kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat ketika Gerindra tak lagi menjadi oposisi.

Apalagi pada pilpres lalu pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki pendukung yang solid dan militan.

Sumber: TribunnewsWiki
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved