Pemkab Mamasa Bakal Ubah Nomenklatur OPD, Begini Pertimbangannya

Hal itu sesuai informasi yang dibeberkan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Ardiansyah.

semuel/tribunmamasa.com
Struktur organisasi pemerintah daerah kabupaten Mamasa 

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat tahun anggaran 2020, hampir mencapai 1 triliun rupiah.

Dari total anggaran itu, hampir 50 persen dialokasikan untuk belanja pegawai.

Untuk tahun 2019 ini misalnya, APBD Mamasa hanya dikisaran 900 milliar rupiah.

Baca: VIDEO: Spanduk Unik Milenial Wajo Saat Sosialisasi Operasi Zebra 2019

Namun belanja pegawai dikisaran 48 persen untuk tahun anggaran berjalan.

Hal itu sesuai informasi yang dibeberkan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Ardiansyah.

Ada beberapa faktor yang menyebkan tingginya belanja pegawai pada suatu daerah tertentu.

Baca: Jokowi Tak Panggil Susi Pudjiastuti ke Istana Hingga Selasa Malam, Tagar WeWantSusi Trending Topic

Misalnya dipengaruhi tunjangan pegawai yang terlalu tinggi, pembengkakan birokrasi.

Seperti organisasi perangkat daerah (OPD) yang seharusnya menjadi satu, namun dipisiahkan menjadi dua.

Semisal di Kabupaten Mamasa, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dan dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan.

Baca: Sop Ubi, Kuliner Segar Nan Nikmat yang Wajib Dicoba Saat Melancong di Makassar

Yang seharusnya OPD itu satu, menjadi dua, akibatnya belanja pegawai di OPD tersebut membengkak.

Halaman
1234
Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved