Punya Harta Kekayaan Rp 20 M, Cara Walikota Medan Dzulmi Eldin Memalak dan Menghabiskannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Punya harta kekayaan Rp 20 M, cara Walikota Medan Dzulmi Eldin memalak dan menghabiskannya.

Memanfaatkan jabatan, Walikota Medan Dzulmi Eldin memalak anak buah untuk membiayai jalan-jalan keluarganya.

Dia pun akhirnya ditangkap lewat OTT KPK.

Walikota Medan Dzulmi Eldin diduga hendak menggunakan uang setoran sebesar Rp 250 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan Isa Ansyari untuk menutupi biaya nonbudget perjalanan dinasnya ke Jepang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memaparkan, Dzulmi Eldin dan beberapa kepala dinasnya memang melakukan perjalanan dinas ke Jepang pada Juli 2019.

"Perjalanan dinas ini dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang," kata Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019).

Dalam perjalanan dinas itu, Dzulmi Eldin rupanya turut membawa serta istri, dua anak, dan beberapa orang lain yang tidak berkepentingan.

Bahkan, Dzulmi Eldin beserta rombongan pribadi tersebut memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari.

Perpanjangan waktu ini di luar masa dinas wali kota.

Rombongan pribadi Dzulmi Eldin tetap didampingi Kepala Bagian Protokoler Syamsul Fitri Siregar.

Saut Situmorang menjelaskan, akibat turut sertanya rombongan pribadi yang tidak berkepentingan, muncullah pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan tidak dapat dibayar menggunakan dana APBD.

"Pihak tour and travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada DE ( Dzulmi Eldin )," lanjut Saut Situmorang mengatakan.

Dzulmi Eldin pun memerintahkan Syamsul Fitri Siregar mencari dana untuk menutupi ekses dana nonbudget perjalanan ke Jepang itu yang nilainya mencapai Rp 800 juta.

Syamsul Fitri Siregar kemudian membuat daftar kepala dinas yang akan dimintai kutipan.

Tidak hanya yang turut berangkat ke Jepang, kepala dinas yang tidak ikut pun dimintai uang.

Syamsul Fitri Siregar sempat berkoordinasi dengan salah satu ajudan Dzulmi Eldin bernama Aidiel Putra Pratama tentang kebutuhan dana tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Medan Isa Ansyari adalah salah satu kepala dinas yang turut terkena kutipan sang wali kota.

Ia tidak ikut berangkat ke Jepang.

Namun, Isa Ansyari merasa berutang budi kepada Dzulmi Eldin karena diangkat ke jabatan yang sekarang diembannya.

"Di dalam daftar tersebut, IAN ( Isa Ansyari ) juga ditargetkan untuk memberikan dana sebesar Rp 250 juta," ujar Saut Situmorang.

Pengiriman uang Pada 13 Oktober 2019 tepatnya, Syamsul Fitri Siregar menghubungi Isa Ansyari.

Mereka berkoordinasi bagaimana cara pengiriman uang tersebut.

Keesokan harinya, Syamsul Fitri Siregar menyampaikan lagi kepada Isa Ansyari supaya membagi uang kutipan itu ke dalam dua jenis pengiriman, yakni transfer dan menyerahkannya secara langsung.

Syamsul Fitri Siregar meminta Isa Ansyari mentransfer sebagian besar uang ke rekening bank atas nama salah satu kerabat dari Aidiel Putra Pratama.

Tanggal 15 Oktober 2019, Isa Ansyari melaksanakan instruksi Syamsul Fitri Siregar.

Setelah selesai mentransfer, ia juga sempat mengonfirmasi pengiriman uang itu kepada Syamsul Fitri Siregar.

"SFI ( Syamsul Fitri Siregar )  kemudian bertemu dengan APP ( Aidiel Putra Pratama ) dan menyampaikan bahwa uang Rp 200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya. APP menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekan APP sesama ajudan ( bernama Andika ) yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler," papar Saut Situmorang.

Andika kemudian bertanya kepada Isa Ansyari tentang sisa uang sebesar Rp 50 juta yang harus dikirimkan.

Isa Ansyari menyampaikan, uang itu ada di rumahnya.

Ia meminta Andika datang untuk mengambilnya sendiri.

"Pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 WIB, AND (Andika) datang ke rumah IAN untuk mengambil uang Rp 50 juta yang ditujukan untuk DE ( Dzulmi Eldin )," kata Saut Situmorang.

Tanpa sadar, penyidik KPK telah memantau seluruh aktivitas tersebut.

Seusai Andika mengambil uang itu, mobil penyidik KPK sempat berhasil menghentikan laju mobil yang dikemudikan Andika.

Penyidik pun turun dari mobil dan menghampiri Andika.

Petugas menyampaikan bahwa mereka berasal dari KPK sambil menunjukkan kartu identitas.

Namun, Andika bergeming. Ia tidak mau turun dari mobilnya.

Ia justru memundurkan mobil, kemudian memacunya dengan kecepatan tinggi hingga nyaris menabrak para penyidik KPK.

Dua penyidik KPK selamat karena langsung lompat untuk menghindari kecelakaan.

"Tim KPK tidak berhasil mengamankan Andika. Dia kabur setelah berusaha menabrak tim yang bertugas di lapangan," kata Saut Situmorang.

Alhasil, Andika juga membawa kabur uang Rp 50 juta yang rencananya diberikan kepada Dzulmi Eldin.

Meski demikian, penyidik berhasil menyita uang Rp 200 juta setoran Isa Ansyari kepada Dzulmi Eldin.

Penyidik juga berhasil mengamankan mereka.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 3 tersangka.

Selain Dzulmi Eldin, KPK menjerat Isa Ansyari dan Syamsul Fitri Siregar.

KPK sekaligus meminta Andika untuk kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK dan membawa uang Rp 50 juta tersebut.

Kekayaan Dzulmi Eldin

Memalak anak buah, tapi ternyata Dzulmi Eldin orang kaya.

Berdasarkan data dari e-lhkpn KPK, harta Walikota Medan, Dzulmi Eldin terdiri dari tanah dan bangunan sejumlah Rp 11,5 miliar di  Deli Serdang, Medan, dan Jakarta.

Dia memiliki mobil dan 4 sepeda motor senilai Rp 193 juta.

Juga memiliki harta bergerak sebesar Rp 4,9 miliar dan kas senilai Rp 3,6 miliar.

Total harta kakayaan dia Rp 20,3 miliar

Sempat Hadiri Syukuran Pimpinan KPK Terpilih

Sebelum ditangkap, Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengaku sempat bangga bahwa ada sosok anak Medan yang menjadi pimpinan KPK.

Hal itu dia sampaikan di kediaman pimpinan KPK terpilih, Lili Pintauli Siregar, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (6/10/2019) yang lalu.

Selain menjadi wujud syukur, acara tersebut bertujuan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan seluruh stakeholder dan penyelanggara pemerintah daerah termasuk wali kota. 

Kehadiran Wali Kota disambut langsung Lili Pintauli Siregar sekaligus mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindundan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut. 

Selain wali kota, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, unsur Forkopimda Kota Medan, serta sejumlah tokoh pemuda dan alim ulama juga hadir dalam syukuran yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan keakraban tersebut.

Di sela-sela acara, wali kota mengucapkan selamat atas terpilihnya Lili Pintauli Siregar sebagai salah satu pimpinan di lembaga negara anti rasuah tersebut.

Wali kota mengaku bangga karena putri daerah asal Kota Medan dapat menjadi satu-satunya pimpinan wanita di KPK saat ini.

Untuk itu, Wali Kota berharap jabatan dan amanah yang disandang, dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya  sesuai dengan aturan yang berlaku demi tegaknya hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Selamat atas keberhasilan Ny Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK RI. Tentu, segudang tugas dan tanggungjawab yang akan dihadapi akan semakin berat. Namun kami optimis, amanat yang diemban mampu dijalankan dengan baik lewat ilmu dan kemampuan yang mumpuni. Hal itu juga dapat terwujud jika setiap pekerjaan yang dilakukan diiringi dengan niat yang baik untuk kebaikan negeri ini," kata Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Orang nomor satu di Pemkot Medan tersebut selanjutnya berharap sinergitas, soliditas serta rasa kepercayaan publik dapat dibangun dan dijaga seluruh jajaran KPK.

Hal ini dikarenakan, KPK sebagai lembaga negara independen dan bebas intervensi dari manapun saat menjalankan tupoksinya dalam mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi.

Dengan begitu, KPK tetap menjadi instrumen anti korupsi yang kuat hingga masa mendatang.

"Kami yakin pimpinan KPK yang terpilih dan telah bersumpah janji akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebab, masyarakat menaruh asa yang tinggi pada KPK untuk menyelamatkan negeri ini dari pelaku praktik korupsi," kata Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

"Hendaknya amanat yang diemban dijalankan dengan kesungguhan dan kehatian-hatian sekaligus membawa KPK menjadi lembaga negara yang semakin baik dan kokoh. Semoga seluruh komponen dapat berkolaborasi mewujudkan Indonesia bebas korupsi," katanya lebih lanjut.(*)