VIDEO: Ada Demo Jelang Pelantikan Presiden? Kapolda Sulsel Bilang Begini

Ada Demo Jelang Pelantikan Presiden? Kapolda Sulsel Bilang Begini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe mempersilahkan masyarakat melakukan demo, asal tidak mengganggu keamanan.

"Tidak ada larangan, silahkan demo tetapi sesuai prosedur kita kawal," ungkap Laupe di Mapolda, Selasa (15/10/2019) petang.

Sebelumnya, keterangan Kapolda terkait larangan demo disampaikan Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani.

Baca: Gadis Lulusan S2 Dinikahi Sopir Truk, tapi Reaksi Orang Sekampung dan Kerabat Sungguh Tak Pantas

Baca: Jelang Bigmatch MU vs Liverpool, Ada kabar Bagus untuk Solskjaer. Laga Panas Dipimpin Wasit Termahal

Baca: Tanpa 5 Pilar, Arema Tetap Yakin Kalahkan PSM. Singo Edan Punya 2 Senjata Andalan!

Dalam keterangan itu, Kapolda Laupe pun melarang warga untuk demo, karena dinilai bisa mengganggu Pelantikan Presiden RI.

Pasalnya, hal itu ditekankan untuk jelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ini bisa berjalan tertib, aman dan kondusif.

Kata Irjen Laupe, demo tidak dilarang tapi diimbau dan diharapkan agar demonstrasi agar bisa ditiadakan sampai pepantikan.

"Boleh saja demo, tetapi tentunya harapan saya ini tidak ada penyampaian pendapat dalam siklus pelantikan presiden," jelasnya.

Hal itu diminta, agar pihak keamanan bisa mengantisipasi adanya oknum yang dinilai dapat memanfaatkan demnstrasi tersebut.

Menurut Laupe dikatakan rawan tidak ada, tetapi karena mengumpulkan banyak orang dapat memecahkan konsentrasi massa.

"Itu yang dikhawatirkan, jika penumpukan masyarakat yang banyak akan terpicu dan terpancing provokasi yang lain," ujar Laupe.

Hal itu dimungkinkan bisa saja terjadi di Makasaar, mengingat beberapa kelompok massa yang dianggap mencederai demo.

"Demo bisa, tetapi kembali lagi himbauan saya tidak ada penyampaian pendapat sampai tanggal 20 nanti," harap Laupe. (*)

Untuk Cipta Kondisi

Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tegas melarang warga Sulsel untuk melakukan demonstrasi, hingga pelantikan Presiden.

Kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, pelarangan ini berdasarkan Diskresi Kapolisian diambil Kapolda Sulsel.

"Ini diambil untuk cipta kondisi suasana aman dan kondusif menjelang pelantikan," ungkap Dicky, Senin (15/10/2019) pagi.

Baca: Karni Ilyas Posting Topik ILC TV One Misteri Penusukan Wiranto, Netizen: Kok Misteri? Rocky G Hadir?

Baca: Lowongan Kerja BUMN Bank BTN Cari Karyawan Baru, Lulusan S1, Cek Syarat & Daftar Online di Sini!

Baca: Curhat Ina Yuniarti soal Perlakuan Buruk dari Sesama Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Lanjut Dicky, apalagi pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ini akan dihadiri tamu VVIP dari berbagai negara-negara sahabat.

"Walau acara pelantikan di Jakarta, namun wilayah Provinsi Sulsel harus tetap aman, nyaman dan kondusif," ujar Kombes Dicky.

Karena jikapun ada yang sampaikan surat pemberitahuan demo, Polda tidak akan memberikan surat tanda penerimaan.

Aturan ini, mulai tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2019 diberlakukan. Setelah 20 Oktober, aspirasi bisa disampaikan warga.

"Jadi diskresi kepolisian dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, metro jaya juga lakukan ini," jelas Dicky.

Dengan begitu, apakah Polda Sulsel telah melarang atau "mencabut" sementara UU mengatur, hak menyampaikan aspirasi.

Polda tegaskan, jika masih ada unjuk rasa atau drmonstrasi di Sulsel maka dipastikan ilegal. Maka TNI Polri akan tindak tegas.

"Mari, kita saksikan pelantikan presiden terpilih secara khidmat, momen Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini," tambahnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: