Soal Rp 300 M Dana Pusat Mandek di Sulsel, Syahar Desak Dinas Koperasi Sulsel

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel ini menambahkan, akibatnya, Sulsel mengalami kerugian besar lantaran bantuan serupa tidak

Soal Rp 300 M Dana Pusat Mandek di Sulsel, Syahar Desak Dinas Koperasi Sulsel
azis/tribuntimur.com
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Syaharuddin Alrif menanggapi adanya dana bergulir dari pusat yang mandek di Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Syaharuddin Alrif menanggapi adanya dana bergulir dari pusat yang mandek di Sulsel.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel ini menambahkan, akibatnya, Sulsel mengalami kerugian besar lantaran bantuan serupa tidak turun lagi sebelum kasus tersebut selesai.

"Dana inikan dipinjamkan dari pusat, kalau dipinjam, berarti harus dikembalikan. Siapa pinjamkan?. Itu LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Silakan dikembalikan," tegas Syahar kepada Tribun, Rabu (16/10/2019).

Iapun meminta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abdul Malik Faisal, membantu LPDB KUMKM dan pihak terkait agar dana tersebut kembali.

"Dinisini topuksinya Dinas Koperasi Sulsel. Dia harusnya kembalikan ke LPDB KUMKM. Harusnya dana seperti ini setiap tahun ada, tapi karena kasus ini makanya tidak adami," jelasnya.

Iapun mempertanyakan kinerja Dinas Koperasi Sulsel. Apakah betul-betul dinas koperasi menyalurkan dana tersebut tepat sasaran atau tidak.

"Itu tugasnya Pak Kadis, Silakan koordinasi dengan kabupaten atau pihak yang mengabil uang itu untuk segera dikembalikan ke pusat," ujar Syahar sapaan Syaharuddin Alrif.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak Rp 300 miliar dana pusat mandek di Sulsel. Terkait dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen mengejar pengembalian uang negara yang disalurkan pada 2015 lalu.

Penyaluran melalui dana bergulir kepada pelaku KUMKM di Sulsel. Hal itu dikatakan Direktur LPDB KUMKM Braman Setyo, Jumat (11/10/2019) lalu.

"Sampai sekarang itu masih ada sekitar Rp 300-an miliar yang belum dikembalikan. Itu terdiri dari 56 Surat Kuasa Khusus (SKK) atau 56 kasus," kata Braman.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved