Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
Humas Pemkab Gowa
Sekkab Gowa sekaligus Ketua Timkor Bansos Pangan Muchlis memimpin Rapat Koordinasi Program BPNT Kabupaten Gowa 2019 di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan Bupati Gowa. (Foto Humas Pemkab Gowa) 

Pemkab Gowa Harap Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan 6 T, Ini Maksudnya

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Sosial sebagai leading sektor penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) meminta agar meningkatkan sinergitas menuju 6 T.

6 T yang dimaksud yakni tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa sekaligus Ketua Timkor Bansos Pangan Muchlis.

Baca: Gadis Lulusan S2 Dinikahi Sopir Truk, tapi Reaksi Orang Sekampung dan Kerabat Sungguh Tak Pantas

Baca: Jelang Bigmatch MU vs Liverpool, Ada kabar Bagus untuk Solskjaer. Laga Panas Dipimpin Wasit Termahal

Baca: Tanpa 5 Pilar, Arema Tetap Yakin Kalahkan PSM. Singo Edan Punya 2 Senjata Andalan!

Ia menjelaskan, pertama, tepat sasaran yakni penyalurannya tidak dibenarkan lebih dari jumlah penerima. Dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM) sekitar 30.417.

Kedua, tepat waktu yaitu penyalurannya betul-betul dilakukan setiap bulannya. Ketiga, tepat harga yakni harga beras yang ditawarkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Kemudian, keempat, tepat jumlah yakni seluruh KPM harus mengetahui berapa jumlah beras maupun jumlah telur yang bisa didapatkan warga. Nominal bantuan berupa non tunai yang diserahkan sebesar Rp110.000 per KPM.

Kelima, tepat kualitas yaitu  jenis beras yang ditetapkan pemerintah yakni jenis medium harus digunakan dengan benar.

"Jangan jenis medium yang diperintahkan lantas di lapangan jenis beras yang diterima masyarakat itu tidak boleh di bawah medium atau minimal medium," kata Muchlis, Rabu (16/10/2019).

Lanjut Muchlis, keenam adalah tepat administrasi. Poin ini menjadi hal paling penting yang perlu diingat dengan melihat persoalan yang dilalu beberapa tahun lalu.

Adanya persoalan penyaluran BPNT di tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran agar ke depan tidak terjadi dan terulang di masa-masa akan datang.

"Terkadang kita mengabaikan poin ini, sementara jika hal ini disepelekan maka bisa berujung pada pidana," ujarnya.

Muchlis pun berharap, seluruh proses penyaluran BPNT hingga akhir tahun mendatang dapat berjalan sesuai mekanismenya.

"6 T ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Mulai dari tingkat manager suplayer, suplayer, agen hingga ke KPM, " harapnya.

Halaman
1234
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved