Periode Sebelumnya Ikut Dilibatkan, Ada Apa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK saat Pilih Calon Menteri?

Periode Sebelumnya Ikut Dilibatkan, Ada Apa Jokowi Kini Tak Lagi Libatkan KPK Pilih Calon Menteri?

TRIBUN-TIMUR.COM – Presiden Joko Widodo tidak akan melibatkan Komisi Pemberantaasn Korupsi (KPK) dalam pemilihan menteri kabinet Kerja jilid II.

Padahal pada 2014 silam, Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk mengecek rekam jejak calon menteri yang akan dimasukkannya dalam kabinet kerja jilid I.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengungkapkan harapannya agar nama-nama yang dipilih Jokowi nanti merupakan sosok yang berintegirtas.

“Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode Syarif dikuti Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Laode Syarif juga mengatakan tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri karena presiden punya hak prerogative terkait hal ini.

Laode juga percaya bahwa Jokowi akan memilih orang-orang cakap dan berintegritas untuk memegang jabatan menteri di kabinet kerja II.

Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa

Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Laode.

Sikap Jokowi yang tidak melibatkan KPK dalam penjaringan nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin ini disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dikutip dari Kompas.com, Koordinator Divisi Korupsi ICW, Donal Fariz mengatakan jika langkah yang diambil Jokowi ini justru akan merugikan Jokowi sebagai presiden.

"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," kata Donal dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Donal mengatakan jika hal ini mungkin juga dilatarbelakangi hubungan Jokowi dan KPK yang terlihat merenggang.

"Menurut saya, (itu) sinyal bahwa komuniksi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," ujar Donal dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

Adapun kerenggangan hubungan Presiden dengan KPK, menurut Donal, disebabkan karena pemerintah tidak terbuka.

Donal menambahkan bahwa KPK telah berkali-kali meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK.

Tapi, nyatanya pemerintah tetap bergeming.

"Jadi kan di level istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat. Bukan di level presiden loh, itu penting membedakannya. Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat, bukan di level pimpinan," kata Donal.

Tanggapan Istana

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu protes jika tak lagi dilibatkan dalam pemilihan menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa

Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok

Sebab, kewenangan dalam memilih menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Jokowi berhak memilih apakah akan meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan.

"Kalau Presiden merasa perlu, Presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik Presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin Senin (14/11/2019) malam dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com.

"Itu kan urusan independen, hak prerogratif Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," lanjutnya.

Ngabalin sendiri mengaku tidak tahu persis alasan yang membuat Presiden Jokowi kini tidak lagi melibatkan KPK dalam penelusuran dan penunjukan menteri untuk kebinetnya di periode kedua.

Ngabalin juga meminta perbedaan metode Presiden dalam menjaring menteri di periode pertama dan kedua ini tidak dipersoalkan.

"Ya itulah kewenangan Presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," kata Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa susunan Kabinet Kerja jilid II saat ini sudah rampung.

Meski begitu, Jokowi menuturkan tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa perubahan hingga hari pengumuman nanti.

“Mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa,” kata Jokowi.

Jokowi juga tak menutup kemungkinan akan adanya perubuhan terhadap susunan kabinet yang bisa berubah bergantung pada dinamika politik terakhir.

Termasuk setelah pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dipastikan akan diumumumkan di hari yang sama pelantikan atau sehari setelah Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut akan dilaksanakan pada Minggu (20/10/2019).

“Nanti mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

(Tribunnewswiki.com/Kompas.com/Ami Heppy)

Sosok Fajar Bustomi, Sukses dengan Film Dilan, Kini Sutradarai Film dari Novel Terlaris Mariposa

Sulli Eks f(x) Tak Sendiri, Ini 6 Idol KPop yang Tewas Tragis karena Bunuh Diri, Depresi Jadi Momok

VIDEO: Preview Pertandingan Pekan ke-23 Liga 1 Persija vs Semen Padang

Follow akun instagram Tribun Timur: