Hadiri Rakornas Pejabat Kehumasan di Bali, Kadis Kominfo Sulbar Pertanyakan Masalah Ini

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen), yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

Hadiri Rakornas Pejabat Kehumasan di Bali, Kadis Kominfo Sulbar Pertanyakan Masalah Ini
Ist
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pejabat Kehumasan Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19) kemarin. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat Safaruddin Sanusi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19) kemarin.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen), yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar.

Rakor nasional pejabat kehumasan provinsi seluruh Indonesia ini berlangsung dari tanggal 11-13 Oktober 2019.

Jeneponto RUN 2019 Bakal Diadakan Desember, Bakal Dihadiri Pelari Asean Games

Bukan Hanya Jadi Guru Mengaji, Satgas TMMD Soppeng Juga Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba

PKB Soppeng Segera Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati, Catat Tanggalnya

Adapun narasumber yang hadir diantaranya, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Budi Setiawan, dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, mengambil bagian untuk melayangkan beberapa pertanyaan dan pernyataan.

Safaruddin mempertanyakan terkait Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah, yang dianggap menurunkan fungsi biro humas menjadi kabid humas di Dinas Kominfo.

Kedua, beban Kominfo menangani infrastruktur, seperti satu data Indonesia, SPBE, Geospasial, ditamba lagi dengan tugas Humas yang begitu berat.

Ada KIP dan KPID juga akan semakin menambah beban Kominfo, sehingga kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan.

"Dan Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terpisahnya Humas dan Portokol semakin mempersusah ruang komunikasi,"ucapnya.

Selain itu, Kemendagri diminta dan disarankan agar setiap membuat suatu regulasi perlu melibatkan Kementerian lainnya seperti, Menpan RB.

Bermalam Minggu, Wabup Luwu Timur Ngaji On The Street di Taman Iniaku

Ini Alasan Istri Eks Dandim Kendari Posting Tulisan Sindir Wiranto di Facebook, Padahal Ditegur

VIDEO; Darije Terapkan Program Latihan Speed Kepada Pemain

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved