Anggota BPD Desa Sapanang Jeneponto Sambangi LBH Butta Toa Bantaeng, Ini Tujuannya

Anggota BPD Desa Sapanang Jeneponto Sambangi LBH Butta Toa Bantaeng, Ini Tujuannya

Anggota BPD Desa Sapanang Jeneponto Sambangi LBH Butta Toa Bantaeng, Ini Tujuannya
Yuda
Anggota BPD Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto mendatangi kantor Lembaga bantuan hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng. 

Anggota BPD Desa Sapanang Jeneponto Sambangi LBH Butta Toa Bantaeng, Ini Tujuannya

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Sejumlah anggota badan permusyawatan desa atau BPD desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng.

Kedatangan anggota BPD Desa Sapanang di kantor yang terletak di Jl Andi Mannappiang, Kabupaten Bantaeng itu terkait permintaan bantuan hukum atas diberhentikannya mereka oleh Bupati Jeneponto Iksan iskandar.

Pemberhentian BPD Sapanang tertuang dalam SK. No. 290 Tahun 2019 tentang pemberhentian Anggota BPD Sapanang, Kecamatan Binamu periode tahun 2014-2020.

Baca: Sebab Warga Pesta Saat Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara Ditangkap KPK, Perilaku Dia

Baca: Obat Asam Lambung Ranitidine Memicu Kanker, Inilah 5 Merek Obat Dilarang Dikonsumsi, Mulai Ditarik

Baca: Jelang Lawan Liverpool, Ini 5 Hal yang Harus Dibenahi Manchester United

ketua BPD Desa Sapanang Idham Talli mengatakan pemberhentian anggota BPD karena tak melaksanakan pembentukan panitia Pilkades.

"Kami yang terdiri dari tujuh orang di berhentikan selaku anggota BPD Sapanang Hanya karena kami tidak melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, karena memang belum waktunya," kata Idham Talli, melalui rilisnya, Selasa (8/10/2019) pagi.

"Pilkades di Desa Sapanang itu nanti di tahun 2021, jadi masih lama baru Pilkades sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang desa" pungkasnya.

Anggota BPD Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto mendatangi kantor Lembaga bantuan hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng.
Anggota BPD Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto mendatangi kantor Lembaga bantuan hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng. (Yuda)

Menurutnya alasan pemecatan anggota BPD oleh Bupati Jeneponto itu adalah usulan dari M Basuki Baharuddin, SE yang merupakan Camat binamu selaku PLT Desa sapanang sesuai surat camat Nomor 139/BNM/IX/2019 Perihal surat pengantar

Direktur LBH Butta Toa Bantaeng Suardi SH mengatakan bahwa pemecatan atau pemberhentian anggota BPD itu tidak boleh sewenang-wenang karena di atur dalam Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan desa (BPD).

"Bupati Jeneponto tidak boleh otoriter dalam mengambil keputusan karena itu bisa berdampak hukum nantinya dan bisa saja SK yang di keluarkan bupati itu cacat hukum," kata Suardi.

Halaman
123
Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved