Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bandingkan era Jokowi & Ahok Soal Anggaran TGUPP dengan Anies Baswedan Jabat Gubernur DKI Jakarta

Bandingkan era Jokowi & Ahok Soal Anggaran TGUPP dengan Anies Baswedan Jabat Gubernur DKI Jakarta

Editor: Waode Nurmin
Kompas.com
Bandingkan era Jokowi & Ahok Soal Anggaran TGUPP dengan Anies Baswedan Jabat Gubernur DKI Jakarta 

"Tidak, tidak ada perubahan," ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Ia pun menyebut, anggaran TGUPP pada tahun 2020 masih sama dengan tahun ini, yaitu sebesar Rp 18,9 miliar.

"Anggaran tetap segitu, tidak ada kenaikan," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan minta TGUPP dikeluarkan dari APBD

Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang diusulkan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta mencapai Rp 26,5 miliar.

Angka ini meningkat sekira Rp 7,5 miliar dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 yang mencapai Rp 18,99 miliar.

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pun mengkritik kenaikan anggaran TGUPP yang diusulkan ini.

Pasalnya, manfaat dari keberadaan TGUPP ini sendiri tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau saya melihatnya sederhana karena manfaat TGUPP ini tidak terlalu signifikan bagi rakyat Jakarta," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Jumat (4/10/2019).

Untuk itu, ia pun menyarankan agar usulan anggaran TGUPP ini dibatalkan sehingga tidak lagi membebani APBD.

"Jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujarnya saat dihubungi.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018)
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018) (TribunJakarta/Pebby Ade Liana)

Bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih membutuhkan tenaga TGUPP, Gembong menyebut, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur seperti saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apalagi sekarang anggaran operasional utuh kan. Sudah hampir setahun utuh yang seharusnya dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur, sekarang kan enggak ada wagubnya," kata Gembong.

Ia pun menyebut, anggaran TGUPP ini seharusnya bisa dialokasikan Pemprov DKI untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Anggarannya saat ini ditempelkan di alokasi anggaran Bappeda, maka Bappeda yang harus mempertanggungjawabkan ini. Tapi mereka tidak kunjung menyampaikan kepada publik atas pertanggungjawaban dari TGUPP itu," tuturnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved