Tribun Wiki

Singgung Kebakaran Hutan Riau, Pengacara Malaysia Minta Pemerintah Indonesia Beri Pengawalan Ketat

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar

Singgung Kebakaran Hutan Riau,  Pengacara Malaysia Minta Pemerintah Indonesia Beri Pengawalan Ketat
TRIBUN TIMUR/DESI TRIANA ASWAN
Dato’ Azmi Bin Mohd Ali, LL.B., LL. M saat membawakan materi di hadapan mahasiswa Unhas di acara Alsa Legal Workshop. Kegiatan ini digelar Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) menggelar ALSA Legal Workshop. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (5/10/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan sekitarnya akhir-akhir ini menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan.

Hal tersebut pun dibahas dalam ALSA Legal Workshop yang digelar Asian Law Students’ Association Local Chapter UniversitasHasanuddin (ALSA LC Unhas).

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (5/10/2019)

Kegiatan tersebut mengangkat tema Understanding Regulatory Framework On International Banking, yang dibawakan Dato’ Azmi Bin Mohd Ali, LLB, LL. M. 

Dato Azmi Bin Mohd Ali adalah Mitra Senior Azmi & Associates, sebuah firma hukum korporat dan komersial layanan penuh dari hampir 80 pengacara, yang berbasis di Kuala Lumpur

Dato Azmi Bin Mohd Ali, LL.B., LL. M sebagai pembicara mengatakan perlu ada peran Pemerintah yang mengawasi setiap perusahaan atau investor asing dalam melakukan aktivitasnya.

"Penguasaan dan pengendalian sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah," katanya.

"Walaupun menjadi penanam saham memiliki kekuasaan, namun bukan semerta-merta untuk melakukan aktifitas menyimpang dan terlebih merugikan orang banyak," tambahnya lagi.

Ia juga mengatakan kebijakan ekonomi harus seimbang dengan kesehatan lingkungan publik.

"Kita butuh investor yang bertanggung jawab dan pemerintah pun harus bersiap dengan aturan tersebut. Bagi saya, harus ada regulasi indurstri sesuai jalur," pungkasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (2/10/2019), dari pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai saat ini sudah ada 64 perusahaan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri, yang diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, yang telah disegel.

Bahkan dipaparkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani empat dari sejumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan tahun ini adalah perusahaan asing milik Malaysia dan Singapura.

Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved