Rudianto Lallo cs Tunggu SK Gubernur Sulsel
DPRD Makassar masih dipimpin ketua sementara Rudianto Lallo (RL) dan wakil ketua Adi Rasyid Ali (ARA) pascarapat paripurna di kantor DPRD kota, Jl AP
Penulis: Abdul Azis | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menerima surat keputusan (SK) penetapan pimpinan definitif dari Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA).
DPRD Makassar masih dipimpin ketua sementara Rudianto Lallo (RL) dan wakil ketua Adi Rasyid Ali (ARA) pascarapat paripurna di kantor DPRD kota, Jl AP Pettarani, Makassar, 27 September lalu.
Sidang menetapkan pimpinan DPRD Makassar 2019-2024, RL (Nasdem) sebagai ketua, ARA (Demokrat), Andi Suhada Sappaile (PDIP), dan Andi Nurhaldin (Golkar), masing-masing wakil ketua.
Usulan pimpinan definitif itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi (pemprov) pascapenetapan.
Hadiri Pelantikan Pengurus BKMT se-Dua Pitue Sidrap, Ini Harapan Mulyani Dollah
Ramalan Zodiak Cinta Minggu 6 Oktober 2019: Libra Jujur pada Pasangan & Cancer Hindari Konflik
MRP: KNPI Siap Kawal Pelantikan Presiden Terpilih
Hal tersebut membuat pelantikan pimpinan defenitif DPRD Makassar belum dilakukan.
“Belum ada SK dari Gubernur, tetapi nama-nama sudah kita ajukan. Belum ada gambaran kapan diterbitkan,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD (Plt Sekwan) Makassar, Andi Sadly, Jumat (4/9).
Sebelumnya, RL menjelaskan jika SK pimpinan definitif terbit maka akan dilakukan pelantikan dan pengesahan tata tertib (tatib) DPRD.
“Setelah itu kita jadwalkan pelantikan dan pengesahan tatib (tata tertib) DPRD kemudian dilanjutkan pengesahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) 2019-2024. Jadi semoga Minggu depan dirampungkan oleh pansus (panitia khusus),” ujarnya.
“Semoga bisa berjalan sesuai waktu yang kita harapkan, sekarang tinggal menunggu SK (surat keputusan) pimpinan definitif dari Pak Gubernur,” jelas Koordinator Daerah (Korda) Makassar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Sulsel tersebut menambahkan.
Hadiri Pelantikan Pengurus BKMT se-Dua Pitue Sidrap, Ini Harapan Mulyani Dollah
Ramalan Zodiak Cinta Minggu 6 Oktober 2019: Libra Jujur pada Pasangan & Cancer Hindari Konflik
MRP: KNPI Siap Kawal Pelantikan Presiden Terpilih
Jika semuanya sudah terbentuk, katanya, DPRD Makassar bisa melakukan sidang paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama pemerintah kota (pemkot).
KUA-PPAS merupakan dokumen anggaran yang dibuat sekertaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020.
“Kita berharap pertengahan Oktober sudah tuntas. Apalagi APBD 2020 akan diketok pada akhir November 2019. Jadi efektif pembahasan kurang lebih satu bulan,” jelas RL.
Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan
Terpisah, Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Makassar, Nunung Dasniar, menyebut, paripurna pengesahan tatib dan AKD dijadwalkan pada pekan depan.
AKD meliputi komisi, badan anggaran (banggar), badan musyawarah, (bamus), badan pembentukan peraturan daerah/ perda (bapemperda),
Juga badan kehormatan (BK). “Semuanya masih konsul (konsultasi). Kepastian Senin bisa kami sampaikan jadwal paripurna,” jelasnya.(zis)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
A
