Desa Kelas Pengantin Sehat, Program Cegah Stunting di Mamasa, Ini Kata Prof Razak Thaha

Desa Kelas Pengantin Sehat, Program Cegah Stunting di Mamasa, Ini Kata Prof Razak Thaha

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Razak Thaha bertandang ke Kabupaten Mamasa, Sulbar.

Dalam kunjungannya ke Mamasa, Prof Thaha menghadiri launching Desa Pengantin Sehat yang diselenggarakan di Dess Balla Satanetean, Kecamatan Balla, Rabu (2/10/2019).

Desa Pengantin Sehat salah satu program Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dalam upaya intervensi masalah stunting.

Pada kesempatan itu di hadapan pemerintah daerah, ia mengatakan, masalah stunting bukanlah persoalan kesehatan.

Menurutnya, masalah stunting dipicu oleh persoalan ekonomi masyarakat yang berdampak buruk pada kesehatan.

Dengan begitu, Prof Thaha berpendapat, melalui desa kelas pengantin sehat, maka intervensi atau penanganan kesehatan lebih efektif dilakukan.

Kendati tidak, jika setiap calon pengantin baik laki-laki maupun wanita yang akan menikah lalu kesehatannya diperiksa, maka penanganan stunting akan lebih efektif.

Olehnya itu, Prof Thaha berharap, Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten percontohan di Sulbar terkait penanganan stunting.

"Saya apresiasi pemerintah daerah Mamasa karena cepat merespon persoalan stunting.

Saya juga berharap semua desa di Mamasa bisa melakukan hal yang sama dalam mengintervensi masalah stunting," harapnya.

Prof Abdul Razak Thaha: Stunting Jadi Ancaman Generasi di Mamasa

Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, terdapat 27 desa di sembilan kecamatan mengalami stunting.

Dari 27 desa tersebut, satu diantaranya prevalensi stunting hingga 97 persen.

Satu diantaranya yakni Desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi.

Jumlah anak stunting di Desa tersebut yang mengalami stunting, dengan pendek dan sangat pendek mencapai 37 orang.

Sementara dari jumlah desa lainnya yang memgalami stunting, prevalensinya di atas 50 persen hingga 90 persen.

Secara keseluruhan prevalensi stunting di Mamasa mencapai 41 persen.

Hal ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun 2018-2019.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Hajai S Tanga menjelaskan, pada umumnya anak yang mengalami stunting di Mamasa disebabkan kekurangan asupan gizi.

Baik masih dalam kandungan, saat menyusui, hingga usia dua tahun.

Ia menjelakan, ada tiga penyebab langsung dari stunting tersebut, yaitu rendahnya asupan gizi, pola asuh anak, dan penyakit yang diderita.

"Ini yang merupakan penyebab langsung yang spesifik," ungakap Hajai Selasa (23/7/2019 siang tadi.

Sementara penyebab sensitif kata dia adalah minimnya sumber air bersih dan sanitasi yang baik.

Sekaitan dengan asupan gizi, Hajai mengatakan, pihaknya telah melakukan Intervensi.

Mislnya, pemeberian Tablet Tambah Darah (TTD), imunisasi, pemberian makanan tambaham bagi ibu hamil dan bayi.

Namun persoalannya lanjut dia adalah, hanya cakupan pemberian, tetapi penggunanya belum tentu efektif.

"Misalnya, apakah TTD yang diberikan itu, benar-benar diminum atau tidak," terangnya.

Sekaitan dengan penanganan stunting ini, pemerintah telah menetapkan lokus terhadap 27 desa di Kabupaten Mamasa.

Dengan prevalensi 41 persen, Guru Besar Unhas, Prof Dr dr Abdul Razak Thaha MSc SpGK sekligus mewakili Kementerian Kesehatan menegaskan stunting dengan angka 41 persen menjadi ancaman bagi generasi Kabupaten Mamasa.

Hal itu dikatakan Prof Abdul Razak saat menghadiri rembuk aksi percepatan penurunan stunting di Mamsa, sebagai pemateri, di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa siang tadi.

Menurut dia, ancaman yang ditimbulkan dari stunting itu, yakni anak yang menderita stunting, cenderung memiliki intelligence quotient (IQ) yang lebih rendah, sering sakit dan kondisi fisik lemah.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh anak penderita stunting, cenderung menjadi kriminal akibat putus sekolah.

Dengan demikian menurut Prof Abdul Razak, penanganan stunting semestinya ada komitmen dari unsur pimpinan daerah untuk mengintervensi stunting tersebut.

Jika komitmen tersebut berjalan tutur dia, maka yang sebaiknya dilakukan adalah pimpinan daerah mengkoordinasikan program penanganan stunting ke desa-desa.

"Itu baru tingkat perencanaan, yang berikut adalah, Bappeda harus punya aplikasi yang menjamin bahwa perencanaan itu sudah dilaksanakan," tuturnya.

Selanjutnya menurut dia adalah pengalokasian penanganan stunting.

"Jangam hanya direncanakan, tetapi dialokasiakan," lanjutnya.

Hal itu menurutnya masih tanggung jawab pimpinn di kabupaten.

Lebih jauh dijelaskan, untuk penanganan stunting, semestinya ada tanggung jawab tingkat kecamatan.

"Kecamatan ini memastikan aoakah asupan gizi yang dialokasikan sampai di desa atau keluarga yang membutuhkan," jelasnya.

"Itu harus diyakinkan oleh tingkat kecamatan, yang disebut Pokja, sesuai konfirmasi kepala desa," tambahnya.

Laporan wartawan @sammy_rexta

Baca: Ternyata Kertas Cokelat Pembungkus Nasi Mengandung Racun, Diungkap Pakar, Efek Ditimbulkan

SSCASN BKN-LINK Resmi Pendaftaran CPNS 2019 Mulai November 2019, Pelajari Mekanisme Daftar di Sini

Mantan Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna Wafat, Pernah Teteskan Air Mata untuk Presiden Jokowi

Hasil Undian French Open 2019, Indonesia Kirim 15 Wakil, 3 Ganda Putra Andalan Berebut Gelar Juara

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

S

Baca: BLAK-BLAKAN Bebby Fey Ungkap Bagian Tubuh Atta Halillintar Paling Disukai, Melaney Ricardo Kaget

Baca: PDIP Ungkap Sebab Megawati Soekarnoputri Ibu Puan Maharani Buang Muka ke Surya Paloh, AHY Anak SBY

Baca: INFO Lowongan Kerja BUMN Telkomsel Trainee Program, Buruan Daftar Online Sebelum Tutup, Cek Syarat!

Baca: Mata Najwa Tadi Malam Siapa Zico Simanjuntak & Josua Collins Mahasiswa Gugat Masih Perlukah DPR?