Pilwali Makassar 2020

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
Ketua KPU Makassar Farid Wajdi bersama Plt Sekretaris KPU Sulsel Asrar Marlang (batik coklat) menandatangani NPHD Pilwali Makassar 2020 di Rujab Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Selasa (1/10/2019) malam. 

Pilwali Makassar 2020, Rp 20,9 Miliar Cuma untuk Penyelengga Adhoc KPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar, menyatakan, KPU menerima dana hibah Rp 87 miliar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 2020.

Dari Rp 78 miliar tersebut, katanya, sekitar Rp 20,9 miliar digunakan untuk honorarium penyelenggara adhoc, lalu pengadaan serta distribusi logistik senilai Rp 8 miliar.

Sementara untuk sosialisasi, lanjut Gunawan, sekitar Rp 3 miliar, pemutakhiran data Rp 5,5 miliar.

Ketua KPU Makassar Farid Wajdi bersama Plt Sekretaris KPU Sulsel Asrar Marlang (batik coklat) menandatangani NPHD Pilwali Makassar 2020 di Rujab Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Selasa (1/10/2019) malam.
Ketua KPU Makassar Farid Wajdi bersama Plt Sekretaris KPU Sulsel Asrar Marlang (batik coklat) menandatangani NPHD Pilwali Makassar 2020 di Rujab Wali Kota Makassar, Jl Penghibur, Selasa (1/10/2019) malam. (TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS)

"KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp 96 miliar menjadi Rp 78 miliar," kata Gunawan, Selasa (1/10/2019).

Ia menjelaskan, kurangnya nilai pengajuan awal disebabkan beberapa faktor yaitu, pemangkasan biaya sosialisasi, semula Rp 10 miliar menjadi Rp 3 miliar.

Kemudian hilangnya anggaran pemungutan suara ulang (PSU) yang sebenarnya sangat krusial, dan dikuranginya jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan terpotongnya anggaran pencalonan.

"Namun kami pertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada, seperti di data, teknis, dan logistik," Gunawan menambahkan.

Gunawan memberikan contoh, mengurangi anggaran pada kuantitas bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman para penyelenggara adhoc.

"Atau memangkas biaya pemuktahiran data bisa berimbas pada efektifitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik," ungkap Gunawan.

Halaman
1234
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved