Gelar Kuliah Umum Hasil Revisi UU KPK, FH Atma Jaya Hadirkan Prof Said Karim

Kuliah umum yang diikuti sejumlah mahasiswa dan dosen itu bertemakan, 'UU KPK Hasil Revisi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia'.

FH Atma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Jaya Makassar menggelar kuliah umum di kampus yang berlokasi di Jl Tanjung Alang, Makassar, Selasa (2/9/2019) siang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Hukum Universitas Jaya menggelar kuliah umum di kampus yang berlokasi di Jl Tanjung Alang, Makassar, Selasa (2/9/2019) siang.

Kuliah umum yang diikuti sejumlah mahasiswa dan dosen itu bertemakan, 'UU KPK Hasil Revisi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia'.

Hadir sebegai pembicara atau narasumber, Pakar Hukum Pidana Universitas Hasannudin Makassar Prof Dr HM Said Karim SH, MH, MSi CLA.

VIDEO: Lihat Aksi SAPMA PP Cabang Wajo Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Karemuddin Pengambil Formulir Pertama di Partai NasDem Luwu Utara

Update BWF World Ranking-Juara Korea Open 2019, Ganda Putra Fajar/Rian Naik ke Peringkat 5 Dunia

Dekan Fakultas Hukum Jaya Makassar Dr Antonius Sudirman SH MHum, dalam sambutannta mengatakan, tujuan dari kuliah umum itu dalam rangka merespon berbagai dinamika nasional.

Khususnya, pro kontra beberapa peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan oleh DPR termasuk UU KPK.

"Kuliah umum sengaja dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan ilmiah terhadap civitas akademika Fakultas Huku,  khususnya dan Universitas Atmajaya secara umum," kata Antonius Sudirman melalui rilis yang diterima.

VIDEO: Lihat Aksi SAPMA PP Cabang Wajo Unjuk Rasa di Kantor DPRD

Karemuddin Pengambil Formulir Pertama di Partai NasDem Luwu Utara

Update BWF World Ranking-Juara Korea Open 2019, Ganda Putra Fajar/Rian Naik ke Peringkat 5 Dunia

Hal itu, lanjut Antonius Sudirman, berkaitan denhan substansi UU KPK hasil revisi yang penuh dengan pro kontra setelah disahkan oleh DPR.

Dalam Kuliaah Umum itu Prof Said Karim yang dimoderator oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeristas Atma Jaya Wencislaus S Nansi, mengulas secara detail dengan gaya yang santai.

Seperti pasal dalam UU KPK yang menjadi polemik publik belakangan ini.

Kurang lebih ada 15 pasal dalam UU KPK menurut Prof Said karim yang ditolak oleh segelintir elemen masyarakat. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved