Akbar Faizal Sebut 6 Kabupaten di Sulsel Dikuasai 'Cukong-cukong' Politik dan Zona Merah KPK

"Selama 10 tahun saya tidak terlalu awas terhadap kasus korupsi di Sulsel, sebab saya pikir baik-baik saja," kata Akbar Faisal

Akbar Faizal Sebut 6 Kabupaten di Sulsel Dikuasai 'Cukong-cukong' Politik dan Zona Merah KPK
abd azis/tribuntimur.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, Akbar Faizal, mengaku, selama 10 tahun dirinya tidak awas terhadap kasus korupsi di Sulsel. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, Akbar Faizal, mengaku, selama 10 tahun dirinya tidak awas terhadap kasus korupsi di Sulsel.

"Selama 10 tahun saya tidak terlalu awas terhadap kasus korupsi di Sulsel, sebab saya pikir baik-baik saja," kata Akbar Faisal yang tak lagi lolos sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 mendatang, seperti rilis diterima Tribun, Senin (30/9/2019) malam.

Putranya Bakal Dilantik Sebagai Anggota DPR RI 2019-2024, Bupati Enrekang Hadir?

Besok Pelantikan Anggota DPR RI, Istri Bupati Barru Bawa Tim Sukses ke Jakarta

Polda Sulsel Disebut Lamban Tangani Kasus Kekerasan Jurnalis

"Namun, belakangan saya tersadar bahwa ternyata Sulsel sudah masuk zona merah KPK, Polri, dan Kejaksaan," lanjut dia. 

Besok, Selasa (1/10/2019), anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik di Gedung MPR/DPR Jakarta Pusat.

"Salah satu yang paling parah adalah korupsi kewenangan yang dipertukarkan dengan kebijakan. Dalam hal ini adalah penguasaan cukong yang sudah terlalu jauh," katanya.

"Kabupaten-kabupaten terutama yang masuk dalam dapil saya ternyata sudah dikuasai cukong-cukong politik yang menjadikan bupati tak bisa berbuat banyak. Wajo, Soppeng, Pangkep, Barru, Bulukumba, Bone, adalah contoh," tambah Akbar.

Iapun menitipkan masalah tersebut kepada para anggota DPR RI periode 2019-2024 yang Selasa (1/10/2019) dilantik.

"Saya titipkan masalah ini untuk anda lanjutkan dan selesaikan. Saya akan menagih nanti seperti masyarakat menagih saya selama ini," katanya.

Putranya Bakal Dilantik Sebagai Anggota DPR RI 2019-2024, Bupati Enrekang Hadir?

Besok Pelantikan Anggota DPR RI, Istri Bupati Barru Bawa Tim Sukses ke Jakarta

Polda Sulsel Disebut Lamban Tangani Kasus Kekerasan Jurnalis

"Terkhusus kasus-kasus yang sudah mulai terbuka ke publik semisal di Bulukumba, Barru, Soppeng, Pangkep, saya akan tetap kawal dalam posisi yang berbeda," ungkap Akbar.

Ia juga meminta kepada para penguasa wilayah (bupati) untuk jangan lagi berkilah bahwa daerah mereka mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sebagai auditor negara.

"Opini WTP dari BPK itu adalah persyaratan paling standar dalam audit. Artinya, kemungkinan penyalahgunaan kewenanangan yang menyebabkan kerugian negara sangat bisa terjadi," tegas Akbar.

"Dan hasil temuan BPK terbaru menemukan daerah-daerah yang saya sebutkan dalam tabel diatas adalah dokumen yang tak bisa dibantah,' katanya.

"Mari menyelamatkan Sulsel dari para mafia proyek dan cukong politik yang sudah sangat keterlaluan," kata Akbar.(*)

 

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Abdul Azis
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved