Ada Apa? Takut Demo? Jokowi Minta Pelantikannya Dimajukan Kata Ketum Projo Usai Temui Presiden

Ada Apa? Takut Demo? Jokowi Minta Pelantikannya Dimajukan Kata Ketum Projo Usai Temui Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM,- Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Sesuai jadwal, pelantikan akan dilaksanakan 20 Oktober nanti.

Bukan Wiranto Buat Jokowi Berubah Pikiran Soal RUU KPK, Orang Ini Termasuk Ayah Najwa Quraish Shihab

Siapa Pejabat Imam Shamsi Ali Maksud? Pendukung Prabowo Ini Dicekal Ceramah di Masjid PBB

Jadwal ini sesuai agenda yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Akan tetapi, Jokowi dikabarkan meminta agar pelantikan dirinya bersama Ma'ruf Amin dimajukan alias dipercepat dari jadwal.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umun DPP Projo Budi Arie Setiadi.

Budi menjelaskan, dalam pertemuan di Istana Negara, Jumat (27/9/2019), Presiden Jokowi mengungkapkan hal usulan pelantikan dimajukan satu hari dari jadwal.

"Presiden Jokowi sudah mengusulkan. Meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019," ungkap Budi, Sabtu (28/9/2019).

Ia mengungkapkan persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan saat bertemu Presiden Jokowi di Istana.

Ada Apa dengan Maia Estianty? Sampai Suaminya Irwan Mussry Tidak Ingin Anak dari Eks Ahmad Dhani Itu

Bukan Wiranto Buat Jokowi Berubah Pikiran Soal RUU KPK, Orang Ini Termasuk Ayah Najwa Quraish Shihab

Manjanya Ayu Ting Ting ke Didi Riyadi, Panggil Aa Padahal Jarang Balas Komen Termasuk Komen Igun

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan di setiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Kiai Maruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

"Ya relatif lahy bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.

"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," kata Moeldoko.

Hingga berita ini diturunkan tribunnews.com masih mengonfirmasi KPU terkait usul presiden.

Jutaan Pendukung Siap Hadir

Seluruh pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Kiai Maruf Amin dari berbagai unsur akan menggelar acara menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden, 19 Oktober mendatang.

Ketua Umum Ormas Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka , Jumat sore (27/9/2019).

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi Arie Setiadi kepada pers pada Sabtu (28/9/2019).

Kemarin, para pentolan pendukung Jokowi bertemu Presiden di Istana.

Mereka yang hadir di antaranya Kris Budiharjo, Andi Gani Nena Wea, Dedi Mawardi, Budi Arie Setiadi, Mustar, dan beberapa tokoh lainnya.

Tokoh-tokoh pendukung tersebut melakukan petemuan secara tertutup dengan Jokowi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil Presiden.

Ditemui usai pertemuan, Andi  menolak berkomentar banyak.

Andi Gani menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya silaturahmi.

"Intinya silaturahmi dan kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan apapun untuk kebaikan negeri ini," kata Andi.

Budi Arie memastikan kembali, tidak ada acara hura-hura apalagi di sejumlah daerah sedang dilanda musibah.

Budi mencontohkan, seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Namun, ia memastikan kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Presiden Jokowi lanjutnya, sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019.

Menurut  jadwal KPU pelantikan digelar 20 Oktober.

Tapi ketidakjujuran dan motif politik destruktif yang harus diwaspadai.

Budi Arie menyatakan pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Kiai Maruf Amin, melainkan pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.

Oleh karena itu jangan ada yang coba-coba mengganggu apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan presiden dan wakil presiden, Jokowi-Kiai Maruf Amin dengan penuh suka cita dan harapan yang positif," mantan aktivis UI 1998 ini menegaskan.

Bertemu Jokowi

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung dan relawan Jokowi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Mereka yang hadir di antaranya Kris Budiharjo, Andi Gani Nena Wea, Dedi Mawardi, Budi Arie Setiadi, Mustar, dan beberapa tokoh lainnya.

Tokoh-tokoh pendukung tersebut melakukan petemuan secara tertutup dengan Jokowi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang diambil Presiden.

Ditemui usai pertemuan, Andi Gani Nena Wea menolak berkomentar banyak.

Andi Gani menegaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi hanya silaturahmi.

"Intinya silaturahmi dan kami menyampaikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan apapun untuk kebaikan negeri ini," katanya di komplek Istana Kepresidenan.

Andi Gani meminta kepada seluruh pendukung Jokowi untuk tetap tenang dan jangan terprovokasi apalagi sampai larut dalam berita hoaks.

Andi Gani juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia.

Sementara Sekretaris Nasional Jokowi, Dedi Mawardi mengatakan, para pendukung memberikan masukan kepada Presiden terkait legislatif review dengan judicial review, dan terkait Perppu.

"Tadi hukum, sosiologi, kemudian juga kami berikan alasan kalau ini diambil terjadi seperti ini. Kalau ini diambil, juga akan terjadi konsekuensi positif dan negatif," tutur Dedi.

Namun Dedi tidak mengungkapkan opsi apa yang nantinya dipilih Jokowi karena pertemuan hanya bersifat memberikan masukan.

"Jadi kita sebagai pendukungnya, presiden bilang kalau saya ambil keputusan ini apakah akan didukung?. Kami siap dukung," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan, Kamis kemarin.

Pertemuan membahas sejumlah isu diantaranya kebakaran hutan dan konflik yang terjadi di Wamena, Papua.

Tidak hanya itu, penolakan terhadap sejumlah Rancangan Undang Undang (RUU) dan UU juga jadi pembicaraan.

RUU yang menjadi kontroversi adalah RUU KUHP dan UU KPK yang memancing demonstrasi.

Pertimbangkan keluarkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan terbitkan Peraturan Pemerintah Pengngganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah tersebut diambil setelah Jokowi menerima banyak masukan dari sejumlah tokoh mengenai UU KPK hasil revisi.

"Tadi banyak masukan dari para tokoh pentingnya menerbitkan Perppu," ujar Jokowi dalam jumpa pers bersama para tokoh di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Jokowi akan mengkaji dan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut.

"Tentu saja ini akan kita hitung kalkulasi, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.

Jokowi berjanji akan segera mengkaji dan memutuskan akan menerbitkan Perppu atau langkah lain.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau ini secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujar Jokowi.

"Nanti setelah kita putuskan akan kita sampaikan kepada para senior, dan para guru-guru saya," tambah Jokowi.