Mantan Gubernur Sulbar Pesimis Soal Wacana Pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu
Mantan Gubernur Sulbar Pesimis Soal Wacana Pembentukan Kabupaten Pitu Ulunna Salu
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Suryana Anas
Dari tujuh wilayah kerajaan ini, hampir semuanya berada di daerah pemilihan tiga, atau yang lebih dikenal dengan sebutan wilayah III oleh masyarakat.
Namun satu diantaranya berada di Dapil dua Mamasa, yakni Kecamatan Tabang.
Menurut sejarahnya berdasarkan informasi yang dihimpun, konon 7 wilayah kerajaan ini pada mulanya dihuni oleh masing-masing tujuh kerjaaan di hulu sungai.
Tujuh raja tersebut adalah keturunan dari manusia pertama yang menyebarkan keturunan di Mamasa, yaitu Pongka Padang.
Pongka Padang mempersunting Torije'ne yang terdampar di wilaya Kecamatan Tabulahan, hingga melahirkan 7 raja yang masing-masing menempati tujuh wilayah kerajaan itu.
Beberapa hari belakangan, beredar informasi terkait wacana pembentukan Kabupaten PUS memisahkan diri dari Kabupaten Mamasa.
Bahkan jauh sebelum Gubernur Pertama Sulbar Anwar Adnan Saleh, mengakhiri periode keduanya sebagai Gubernur, pembentukan Kabupaten PUS juga sudah diwacanakan.
LINK Live Streaming TV Online TVRI China Open 2019, Ahsan/Hendra Hadapi Wakil China, Akses di Sini
Hebat! 7 Wisudawan STIK Famika Makassar Berhasil Raih IPK Sempurna
4 LINK Live Streaming Manchester City vs Watford - Liga Inggris 2019 Nonton Gratis di Live Kora Star
Namun hingga saat ini wacana itu belum juga tercapai. Padahal kepanitiaan pembentukan kabupten PUS sudah dibentuk.
Bupati Mamasa H Ramlan Badawi, sekaligus tokoh politik asal wilayah III mengatakan, saat ini masih melakukan persiapan.
Yang dibenahi adalah, bagaimana menuntaskan batas-batas desa, kecamatan dan kabupaten.
"Kalau itu sudah tuntas, baru moratorium dicabut di pusat, dan kita boleh bentuk panitia tentang itu," ungkap Ramlan Badawi saat dikonfirmasi Jumat (20/9/2019) siang tadi.
Ia menjelaskan, soal pembentukan kabupaten PUS, sudah lama diwacanakan namun terbentur pada moratorium.
Sehingga kata dia, wacana pembentukan kabupaten PUS tertunda selama lima tahun.
"Tetapi sesuai janji pak Jokowi, tahun depan moratorium sudah bisa dicabut," jelasnya.
Meskipun sebelumnya sudah ada kepanitiaan, namun ia katakan, pada saat moratorium dicabut, maka pada saat itu juga kepanitiaan akan dibentuk.