Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Wiki

Ingin Pertanyakan Alasan Jokowi Tolak Terima Bantuan, Siapa PM Malaysia Mahathir Mohamad?

Ingin Pertanyakan Alasan Jokowi Tolak Terima Bantuan, Siapa PM Malaysia Mahathir Mohamad?

Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Suryana Anas
Instagram
PM Malaysia Mahathir Mohamad 

Ingin Pertanyakan Alasan Jokowi Tolak Terima Bantuan, Siapa PM Malaysia Mahathir Mohamad?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menolak bantuan dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk mengatasi kebakaran hutan negaranya.

Atas hal tersebut, Mahathir Mohamad mengaku, dia ingin bertanya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapa tak mau menerima bantuan negaranya mengatasi kebakaran hutan.

Seperti diketahui, Malaysia selama beberapa pekan sebelumnya sempat tersiksa akibat kabut asap dari kebakaran hutan, dan siap membantu Indonesia mengatasinya.

Dilansir dari Tribunnews, bantuan itu Kuala Lumpur tawarkan melalui surat dari Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin.

Namun seperti diberitakan Bernama via Channel News Asia Kamis (26/9/2019), bantuan itu tak diambil. Membuat Mahathir heran.

"Saya ingin bertanya mengapa Anda (Jokowi) tak mau menerima bantuan kami? Tetapi, saya belum melakukannya," ungkap Mahathir kepada Malay Mail.

Selain itu saat hadir dalam World Leaders Forum di Universitas Columbia, Mahathir berujar sistem dunia saat ini tak cukup memaksa negara tropis bertindak mengatasi kebakaran hutan.

Saat itu, Mahathir ditanya apakah tekanan seperti sanksi ekonomi atau desakan dunia akan membuat Jakarta bertindak menyudahi kabut asap.

"Anda bisa menyalahkan Indonesia. Anda bisa mengkritik mereka. Tetapi mereka tidak akan bertindak apa pun dalam mengatasi kabut asap," terangnya.

PM berjuluk Dr M itu kemudian mencontohkan kebakaran hutan yang juga terjadi kawasan Amazon yang masuk ke dalam wilayah Brasil.

Mahathir menerangkan, Presiden Brasil Jair Bolsonaro meyakini bahwa membakar hutan untuk kegiatan pertanian sangat dibenarkan.

"Jadi, saya pikir sistem tidak mengizinkan kita untuk melakukan intervensi dari kebijakan internal dari negara lain," ulasnya.

PM berusia 94 tahun itu melanjutkan, akan tiba masanya di mana nanti kebakaran hutan dan kabut asap akan meresahkan dunia.

Dia menuturkan bahwa saat waktunya tiba, PBB akan menyerukan bahwa kebakaran hutan maupun kabut asap bukan lagi sebuah isu domestik.

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved