Diungkap Putri Gusdur, yang Demo Ternyata Pendukung Jokowi, PP Muhammadiyah Hargai Mahasiswa

"Hendaknya penundaan sejumlah RUU bukanlah sekadar prosesnya, tetapi harus menyangkut perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan utama bangsa dan negara," kata Haedar Nashir.

Menurut Haedar, pengalaman revisi UU KPK menjadi pelajaran berharga bagi DPR di mana DPR harus benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.

"Tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik," kata Haedar Nashir.

Menurut Haedar Nashir, demo mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif.

Haedar Nashir mengatakan, media sosial hendaknya tidak dijadikan sarana menyebarkan hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Bangsa ini memiliki banyak masalah dan tantangan yang tidak ringan. Karenanya diperlukan persatuan, kebersamaan, suasana aman dan damai, modal rohani dan akal budi, serta keseksamaan semua pihak dalam berbangsa dan bernegara," kata Haedar Nashir.

Akhirnya Presiden Jokowi Tanggapi Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terkait RKUHP, Akankah Dibatalkan?

Aksi mahasiswa menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP masih bergejolak di sejumlah daerah di tanah air.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa menyerbu gedung DPR RI di Senayan.

Sementara mahasiswa di Yogyakarta menyerukan aspirasi mereka hingga #GejayanMemanggil viral.

Mahasiswa di Makassar tak ketinggalan. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menuju gedung DPRD Sulsel.

Sebagian besar masyarakat khususnya Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan memprotes sejumlah pasal yang dianggap dapat merugikan rakyat Indonesia.

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) mengaku mengapresiasi.

Menurutnya, DPR harus bisa mendengarkan keinginan rakyatnya.

"Ya itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR," kata Presiden Jokowi.