Polemik RUU Pemasyarakatan, LKPA Kelas II Parepare Ajak Praktisi Hukum dan Akademisi Diskusi

Kepala LPKA Parepare, Jayadikusumah mengatakan kegiatan FGD itu bertujuan untuk bersama-sama mengulas dan mensosialisasikan kebijakan RUU pemasyarakat

Polemik RUU Pemasyarakatan, LKPA Kelas II Parepare Ajak Praktisi Hukum dan Akademisi Diskusi
Darullah/Tribun Parepare
Forum discussion group, di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Parepare, Kamis (26/9/2019). 

TRIBUN-PAREPARE.COM, PAREPARE - Menyikapi persoalan pembatalan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Parepare menggelar forum discussion group (FGD) Kamis (26/9/2019) siang.

FGD ini dihadiri bebagai perwakilan, diantaranya akademisi pimpinan dari IAIN Parepare, Perguruan Tinggi Amsir, UM Parepare, pemerhati hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sejumlah petugas LPKA kelas II Parepare.

Darmawangsyah Wakil Ketua DPRD, Edward Wijaya Horas Pimpin Fraksi Gerindra Sulsel

Jelang Hadapi Mutiara Hitam, PSM Tak Pernah Menang di Kandang Persipura

Pengusaha ini Kepergok Istri Lagi Ngamar Bareng SPG Rokok, Pelaku Sering Lakukan Hal ini

Pengusaha ini Kepergok Istri Lagi Ngamar Bareng SPG Rokok, Pelaku Sering Lakukan Hal ini

Kabar Terbaru Prada DP Setelah Bunuh dan Mutilasi Vera Oktaria, Divonis Hukuman Penjara Seumur Hidup

Kepala LPKA Parepare, Jayadikusumah mengatakan kegiatan FGD itu bertujuan untuk bersama-sama mengulas dan mensosialisasikan kebijakan RUU pemasyarakatan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin bersama-sama mensosialisasikan RUU yang sempat menuai kontraversi di kalangan masyarakat," ujarnya.

"Mudah-mudahan RUU pemasyarakatan ini bisa disahkan, pada prinsipnya UU itu memberi cakupan yang luas bagi warga binaan, narapidana, tahanan, dan anak pidana," ucap Jayadi.

Forum discussion group, di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Parepare, Kamis (26/9/2019).
Forum discussion group, di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Parepare, Kamis (26/9/2019). (darullah)

Sementara itu, pemerhati hukum Parepare Guntur turut menyoroti kebijakan DPR terkait RUU yang ramai diperbincangkan warga.

Menurutnya, persoalan RUU pemasyarakatan belum tepat dibahas masih banyak regulasi lainnya yang lebih penting.

"Seperti pasal 112 UU no 35/2009 tentang narkotika yang disebut-sebut sebagai ketentuan yang tidak signivikan," kritiknya.

Digelarnya sosialisasi ini, dikarnakan Dewan Perwakilan Rakyat RI batal mengesahkan RUU tentang pemasyarakatan, pada Selasa 24 September lalu. (*)

Jelang HUT ke-74, Kodim 1405/Mallusetasi Gelar Lomba PBB dan PPM se-Parepare dan Barru

Halaman
123
Penulis: Darullah
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved