GIZ-Endev Undang Akademisi dan Pemprov Sulsel, Bahas Kelistrikan Wilayah Kepulauan
GIZ-Endev Undang Akademisi dan Pemprov Sulsel, Bahas Kelistrikan Wilayah Kepulauan
Penulis: Alfian | Editor: Suryana Anas
lihat foto
“Pangkep itu kurang lebih 120-an pulau, saya kira masih ada banyak pulau yang belum teraliri listrik,” katanya.
Menurut Achmad, selama ini pembangunan kelistrikan di Sulsel banyak didukung oleh dana APBN, APBD Provinsi, Swasta, CSR atau BUMN. “Memang, sampai saat ini, ada beberapa pulau berpenghuni yang belum teraliri listrik, yang kita bisa lakukan seperti penyediaan LTS atau listrik tenaga surya meski jumlahnya terbatas,” ucapnya.
Tantangan pembangunan atau pembukaan akses listrik ini sangat berkaitan dengan ketersediaan anggaran, adanya regulasi yang dipatuhi serta komitmen menjalankan amanat RPJMD Sulsel 2018-2023.
“Di dalam RPJMD Sulsel, salah satu program prioritas adalah penyediaan dan pemenuhan akses listrik. Ini juga prioritas selain infrastruktur,” kata Achmad.
Hasanuddin, dari Bappeda Pangkep mengakui bahwa akses yang jauh, karakteristik pesisir yang kompleks serta ketersediaan dana memang menjadi tantangan dalam pembangunan Pangkep yang mempunyai pulau lebih seratusan.
Bahkan ada yang berbatasan dengan NTB dan Kalimantan Selatan.
“Program pembangunan daerah kami memang menekankan pada dimensi pendidikan dan kesehatan, tetapi kami juga menyadari kalau ini berkaitan dengan pemenuhan akses listrik, apalagi Pangkep mempunyai pulau-pulau yang relatif jauh sehingga butuh dukungan banyak pihak,” paparnya
Sementara itu Kepala Pusat Energi dan Kelistrikan Universitas Hasanuddin, Bahtiar Nappu, Ph.D menyebut bahwa pembangunan kelistrikan dan energi di Sulawesi Selatan selama ini belum selaras antara perencanaan Pusat, provinsi dan realisasi lapangan.
“Ada banyak faktor yang berkaitan dengan efektivitas implementasi program kelistrikan di Sulawesi Selatan terutama EBT. Di antaranya ketersediaan anggaran, kesediaan untuk menyiapkan pengelola seperti Bumdes, karena PLTS sebagai misal, harusnya jadi aset desa,” terangnya.
Terkait keberlangsungan layanan PLTS yang ada, dia menekankan perlunya kapasitas memadai dari pengelola, perlunya sertifikasi operator, perlunya sistem proteksi sarana prasarana PLTS sehingga umur fasilitas bisa panjang.
Kegiatan produktif berbasis PLTS
Pada sesi wicara ini juga dibahas strategi pengembangan usaha kelompok masyarakat penerima bantuan PLTS, penyiapan aneka program skala kecil dan pentingnya memulai usaha berbasis lokal.
Pada sisi ini dibahas dengan bersemangat oleh Marwan Hussein dan Nuraeni dengan merujuk kepada hasil fasilitasi GIZ-Endev yang berhasil memunculkan keswadayaan kelompok produktif di dua kabupaten penerima PLTS komunal.
Tidak jauh dari lokasi talkshow ditampilkan aneka produk olahan hasil kerja anggota kelompok perempuan dari tiga desa yang didampingi GIZ-Endev melalui fasilitator kabupatennya.
Marwan menyoal banyaknya program-program pemberdayaan yang gagal karena tidak kuatnya persiapan sosial, pengembangan bisnis dan strategi marketing-nya.
“Kita harus tahu siapa yang kita sasar sebagai pembeli produk kita. Demikian pula daya dukung sumber daya lokal, bahannya tersedia untuk waktu lama atau bagaimana? Jangan sampai hanya untuk kepentingan proyek saja,” katanya di hadapan tidak kurang 40 peserta pertemuan.
