Rekrutmen CPNS 2019, Segini Usulan Formasi Pemkab Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun Anggaran (T.A) 2019 akan digelar pada Oktober mendatang.

Sekertaris Daerah (Sekda) Mamuju H Suaib Kamba mengatakan, berdasarkan Anjab/ABK Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya mengusulkan sekitar 30 CPNS.

Hotel Claro Resmi Jadi Pelanggan Premium PLN, Dijamin Tak Alami Pemadaman Listrik

BREAKING NEWS: Ferdinand Samakan Kedudukan, Skor 1-1 Sementara Atas Semen Padang

Paula Verhoeven Curhat Citra Kirana Ternyata Mantan Pacar Baim Wong, Siapa Dia? Ini Profil Citra

BREAKING NEWS: Mahasiswa Unhas Blokir Jl Perintis Kemerdekaan

Suami Ditembak Mati saat Melarikan Diri, Istri Bandar Narkoba Histeris

"Kita usulkan PPPK sekitar 100 orang, karena memang perbandingannya 30:70 persen. 70 untuk PPPK dan 30 persen untuk CPNS,"ujarnya.

Suaib mengatakan, saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal kepastian berapa kuota penerimaan untuk kabupaten Mamuju.

"Jadi PPPK nanti lebih diprioritaskan untuk Eks K2. Tapi juga tetap ada penerimaan PPPK untuk umum, formasinya saya tidak hafal persisi, yang jelas pengusulan kita berdasarkan Anjab,"kata dia.

Mantan Kadis PU Mamuju itu mengungkapkan, untuk penerimaan tahun ini masih memprioritaskan tenaga pendidik dan kesehatan.

"Mamuju itu masih sangat kekurangan tenaga pendidik, itu jumlahnya masih ribuan, hanya saja kita tidak bisa serta merta menerima karena kita berdasarkan kemampuan daerah,"ucapnya.

Sekda menuturkan, dengan diberlakukannya PPPK tidak serta merta akan menghapus pegawai dengan status kontrak daerah, meski tujuahnya sebenarnya nanti akan kesana.

"Meskipun aturannya begitu, tapi melihat kondisi daerah yang ada masa kita mau berhentikan mereka, lalu siapa yang mau mengajar. Artinya ini akan bertahap,"tuturnya.

Berdasarkan hasil rakor bersama Presiden beberapa bulan yang lalu, semua tenaga eks-K2 dalam lima tahun ke depan ini semuanya akan diangkat menjadi PPPK.

"Ini bertahap karena tergantung keuangan daerah, karena gaji PPPK itu dibebankan kepada daerah, sementara keuangan kita, DAU turun itu sudah dibagi persentasenya, untuk kesehatan sekian, pendidikan sekian dan sektor lainnya termasuk anggaran dana desa,"tambahnya.

Kata Sekda, rata-rata APBD Pemkab Mamuju berada di angka Rp 1,1 triliun. Sebanyak 28 persen dialokasikan untuk pendidikan.

Dalam siara pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan yang diperoleh Tribun Timur dari UPT BKN Mamuju mengatakan, kebijakan dan Rencana Rekrutmen CPNS 2019 jadi Salah Satu Topik Unggulan Rakornas Kepegawaian 2019 BKN.

Forum evaluasi dan koordinasi manajemen kepegawaian yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, pada 25 September 2019 mendatang akan mengupas detil kebijakan dan rencana rekrutmen CPNS.

Dalam acara yang akan dihadiri oleh pejabat pengelola kepegawaian di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah itu juga akan diulas mengenai visi dan tantangan ASN serta potret kondisi ASN saat ini.