Belum Reda Protes Revisi UU KPK, DPR-Pemerintah Sepakati Mudahkan Pembebasan Bersyarat Koruptor

DPR RI bersama Pemerintah juga akan segera mensahkankan revisi undang-undang lain yang tak kalah kontroversi, UU Pemasyarakatan

Kompas.com
Belum Reda Protes Revisi UU KPK, DPR-Pemerintah Sepakati Mudahkan Pembebasan Bersyarat Koruptor 

Belum Reda Protes Revisi UU KPK, DPR RI-pemerintah Sepakati UU Pemasyarakatan Disebut Mudahkan Pembebasan Bersyarat bagi Koruptor

TRIBUN-TIMUR.COM-Geliat aksi protes mengenai disepakatinya revisi UU KPK belum reda, DPR RI bersama pemerintah juga akan segera mensahkankan revisi undang-undang lain yang tak kalah kontroversi.

DPR dan pemerintah segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, termasuk permudah pembebasan bersyarat pada Koruptor.

UU yang mengatur dipermudahnya pembebasan bersyarat pada Koruptor akan segera disahkan oleh DPR dan pemerintah.

DPR dan pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

 

Lowongan Kerja Pegawai Baru BUMN Bank Indonesia, Segera Daftar di Link Resmi, Besok Terakhir!

Polisi Akhirnya Tangkap Tersangka Dalang Kerusuhan Jayapura, Bagaimana Nasib Veronica Koman?

Jadwal Tanding 7 Wakil Indonesia di Hari ke-2 China Open 2019, Anthony Ginting dan Ahsan/Hendra Main

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan, rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999.

"Kita berlakukan (kembali) PP 32 tahun 1999," ujar Erma saat ditemui seusai Rapat Kerja.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved