Usulan Anggaran Perjalanan Dinas OPD Dipertanyakan, TAPD Pemkab Enrekang: Kebutuhan
Dalam rapat itu DPRD Enrekang mempertanyakan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas di tiap OPD yang jumlahnya cukup besar.
Penulis: Muh. Asiz Albar | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Enrekang kembali menggelar rapat lanjutan Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2019.
Berlangsung di Ruang Sidang DPRD Enrekang, Selasa (17/9/2019).
Dalam rapat itu DPRD Enrekang mempertanyakan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas di tiap OPD yang jumlahnya cukup besar.
RAMALAN ZODIAK CINTA RABU 18 September 2019 Libra Emosian & Aquarius Penuh Perselisihan
Borneo FC Resmi Kontrak Cucu BJ Habibie Rafid Habibie, Ini Profil dan Sejarah Klub
Prodi Teknologi Pendidikan FKIP Unismuh Raih Akreditasi A dari BAN PT
Menanhgapi hal itu, Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Enrekang, Aris Yasin, mengatakan besarnya usulan penambahan anggaran perjalanan dinas karena memang merupakan kebutuhan OPD.
Hal itu dikarenakan, mobilitas untuk koordinasi dan konsultasi baik di provinsi dan pusat ke depan akan semakin tinggi.
Apalagi, Kemntrian dalam menyusun RPJMN tentu mereka membutuhkan input dan koordinasi dari daerah, oleh karena itu daerah juga harus proaktif dalam menangkap kebijakan dari pusat.
Sehingga nantinya ada sinkronisasi dengan rencana dan program pemerintah pusat dengan kondisi Pemerintah daerah.
"Kalau perjalanan dinas mau dirasionalkan di perubahan ini, saya rasa tidak terlalu signifikan perubahannya bagi defisit anggaran kita, sementara kebutuhan perjalanan dinas tentu sangat dibutuhkan oleh OPD untuk koordinasi dengan pusat," kata Aris Yasin.
Aris Yasin menjelaskan, seharusnya kalau mau melihat rincian detail anggaran perjalanan dinas OPD bisa lihat di Pembahasan APBDP jangan di KUA-PPAS ini.
RAMALAN ZODIAK CINTA RABU 18 September 2019 Libra Emosian & Aquarius Penuh Perselisihan
Borneo FC Resmi Kontrak Cucu BJ Habibie Rafid Habibie, Ini Profil dan Sejarah Klub
Prodi Teknologi Pendidikan FKIP Unismuh Raih Akreditasi A dari BAN PT
Meski begitu, Aris mengakui kalau memang ada pengurangan dalam rapat pembahasan bisa saja terjadi.
Tapi Ia berharap, idealnya memang kalau mau dipangkas anggaran perjalanan dinas tersebut, haruslah dengan rasional.
Itu dikarenakan jika OPD menambah tentu punya hitung-hitungan dan perencanaan yang matang terkait hal itu.
"Tapi itu adalah hak mereka selaku fungsi anggaran tapi perlu dikomunikasikan juga ke OPD bersangkutan," ujarnya.
(tribunenrekang.com)
Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
