Mahasiswa Bubar di Jl Sultan Alauddin, Begini Kondisi Terbaru Arus Lalu Lintas

Blokade jalan pada pukul 18.20 Wita itu berlangsung lebih kurang dua jam, hingga pukul 20.15 Wita.

Mahasiswa Bubar di Jl Sultan Alauddin, Begini Kondisi Terbaru Arus Lalu Lintas
muslimin emba/tribun-timur.com
mahasiswa berunjukrasa di depan kampus UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Jumat (13/9/2019) petang. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Arus lalu lintas di Jl Sultan Alauddin Makassar berangsur normal, pasca blokade jalan oleh ratusan mahasiswa yang berunjukrasa.

Unjukras di depan Kampus UIN Alauddin, Jumat (13/9/2019) malam.

Blokade jalan pada pukul 18.20 Wita itu berlangsung lebih kurang dua jam, hingga pukul 20.15 Wita.

Unjukrasa gabungan sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus di Makassar itu, menolak kenaikan tarif iuran BPJS.

FOTO: Peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN)

Pulang dari Pemakaman BJ Habibie, Wali Kota Parepare Genjot Pembangunan RS Hasri Ainun

Masker Wajah Sisa Rp 11.900 di Guardian MaRI Makassar

Kenaikan tarif BPJS itu, dianggap akan menyusahkan rakyat kecil.

Selain di depan kampus UIN, mahasiswa juga menggelar aksi unjukrasa di kantor BPJS Sulsebartramal (Sulawesi selatan, barat, utara dan maluku) yang berlokasi di Jl AP Pettarani.

Bahkan pengunjukrasa sempat terlibat saling dorong dan adu jotos dengan polisi dan karyawan BPJS, sebelum akhirnya melakukan penyegelan gerban kantor BPJS.

Begitu juga di kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, pengunjukrasa melakukan aksi bakar ban.

Akumulasi aksi unjukrasa itu, mahasiswa meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dibubarkan.

FOTO: Peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN)

Pulang dari Pemakaman BJ Habibie, Wali Kota Parepare Genjot Pembangunan RS Hasri Ainun

Masker Wajah Sisa Rp 11.900 di Guardian MaRI Makassar

Berikut tujuh poin pernyataan sikap Front Mahasiswa Makassar Menggugat:

1. Pecat menteri keuangan dan menteri ekonomi.
2. Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia wajib memberikan pajak khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
3. Tegakkan UUD 1945 pasal 34 ayat 2.
4. Periksa direktur BPJS.
5. Berikan jaminan kesehatan gratis untuk buruh dan pekerja.
6. Kembalikan otonomi kesehatan daerah.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba.

angganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved