Kemenkumham Sulbar Sosialisasi Layanan Fidusia di Kantor Kecamatan Kalukku

Dalam sambutannya, Sri menyampaikan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak

Kemenkumham Sulbar Sosialisasi Layanan Fidusia di Kantor Kecamatan Kalukku
Humas Kemenkumham Sulbar
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulbar, mengadakan sosialisasi layanan fidusia terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia di aula Kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/19). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulbar, mengadakan sosialisasi layanan fidusia terkait penerapan eksekusi jaminan fidusia di aula Kantor Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa (10/9/19).

Sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari masyarakat, aparat desa, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini sendiri bertujuan memberikan edukasi kepada tokoh masyarakat, pemerintah, lembaga finance, perbankan, serta masyarakat, untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus dalam rangka melindungi keselamataan penerima jaminan dan pemberi jaminan fidusia.

Mewakili Kepala Kantor wilayah (Kakanwil) Kemekumhan Sulbar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sri Lastami membuka langsung kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam sambutannya, Sri menyampaikan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

"Dalam kondisi sekarang ini, banyak debitur tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan sesuai dengan perjanjian pembiayaan, sehingga merugikan kreditur yang dijadikan objek jaminan fidusia yang bisa berakibat merugikan pihak kreditur sebagai pihak yang memberi hutang", ungkapnya.

''Permasalahan yang timbul dalam eksekusi jaminan fidusia saat ini ialah, kreditur menggunakan jasa pihak ketiga, yang menggunakan prosedur sesuai kehendak mereka, misalnya melakukan intimidasi, bahkan tindakan penganiayaan saat melakukan eksekusi fidusia. Padahal sedianya, eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2011", tambah Sri

Selain Sri Lastami, hadir pula sebagai narasumber Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Sulbar Abdullah, dan Kasat Reskrim Polres Mamuju AKBP Syamsuriyansah.

6 Tahun, SSB Mitra Manakarra dan Akademi PSM di Mamuju Masuk Klub Top Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - SSB Mitra Manakarra dan Akademi PSM Makassar di Mamuju, Sulbar, menunjukkan prestasi membanggakan.

Halaman
1234
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved