Inikah Alasan Jokowi Belum Mau ke Papua Pasca Kerusuhan? Mahfud MD Bongkar Perangai Pejabat Papua

Inikah Alasan Jokowi Belum Mau ke Papua Pasca Kerusuhan? Mahfud MD Bongkar Perangai Pejabat Papua

Inikah Alasan Jokowi Belum Mau ke Papua Pasca Kerusuhan? Mahfud MD Bongkar Perangai Pejabat Papua
Instagram @jokowi
Inikah Alasan Jokowi Belum Mau ke Papua Pasca Kerusuhan? Mahfud MD Bongkar Perangai Pejabat Papua 

Isu-isu diskriminasi pembangunan kembali muncul di tengah rakyat Papua.

Bukan hanya itu, isu referendum kembali muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan konflik Papua.

Namun, permintaan referendum itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah.

Presiden Jokowi berjanji jika ia akan segera menggelar dialog dengan beberapa tokoh Papua.

 Sementara itu, polisi terus menyelidiki kaus kerusuhan di Bumi Cenderawasih.

Saat ini, jumlah tersangka kasus kerusuhan terus bertambah.

Modus Magang,3 Siswa SMK Hilang Selama 9 Tahun Tanpa Jejak, Ternyata Dijual Calo ke Perusahaan Kapal

Siapa Veronica Koman Provokator Mahasiswa Papua? Simpatisan Ahok yang Pernah Hina Presiden Jokowi

Gegara Ciutan Usir Papua di Twitter, Karyawan Swasta di Makassar Diciduk Tim Cyber Polda Sulsel

Perkembangan terbaru saat ini sudah ada 46 tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di sejumlah tempat di tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan tersangka di kerusuhan di Papua dan Papua Barat mencapai 46 orang.

Rinciannya antara lain, tersangka kerusuhan di Jayapura berjumlah 28 orang, di Manokwari 10 orang, di Sorong tujuh orang, dan di Fakfak satu orang.

Wiranto menyatakan penetapan tersangka itu merupakan jawaban atas surat permohonan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang meminta penindakan hukum atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat serta kasus rasisme di Jawa Timur.

"Artinya apa? Permintaan dari gubernur agar pemerintah segera menyelesaikan kasus hukum itu sudah dilakukan dan sedang berlanjut," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia pun memastikan penindakan hukum kasus rasisme terhadap mahasisa Papua di Jawa Timur terus berlanjut.

Saat ini sudah ada dua tersangka yakni Tri Susanti dan Saiful. Keduanya pun telah ditahan.

Ia menambahkan, polisi terus melakukan penyidikan untuk mendalami peran masing-masing tersangka dan segera melimpahkannya ke pengadilan.

Ia pun mengingatkan aparat TNI dan Polri yang bertugas di Papua dan Papua Barat mengedepankan cara-cara persuasif.

"Presiden telah memerintahkan persuasif, edukatif, kompromis, bahkan beliau juga mengedepankan satu perintah bahwa TNI-Polri dikirim ke sana sebagai tambahan kekuatan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban," lanjut dia.

Diberitakan, dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.

Terjadi kerusuhan di beberapa kota, antara lain Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Selain itu, demo di Kota Jayapura juga berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019).

Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019) ini.

Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.

Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura.

Dalang Kerusuhan Benny Wenda

Terpisah, teka-teki dalang di balik kerusuhan di tanah Papua belakangan ini, mulai terkuak.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko blak-blakan menyebut tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi. "Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.(*)

Modus Magang,3 Siswa SMK Hilang Selama 9 Tahun Tanpa Jejak, Ternyata Dijual Calo ke Perusahaan Kapal

Siapa Veronica Koman Provokator Mahasiswa Papua? Simpatisan Ahok yang Pernah Hina Presiden Jokowi

Gegara Ciutan Usir Papua di Twitter, Karyawan Swasta di Makassar Diciduk Tim Cyber Polda Sulsel

Langganan berita pilihan
tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Percakapan Mahfud MD dengan Jokowi, Pertanyakan Kemana Dana Otsus Papua Rp 17,5 Juta Per KK, https://medan.tribunnews.com/2019/09/05/percakapan-mahfud-md-dengan-jokowi-pertanyakan-kemana-dana-otsus-papua-rp-175-juta-per-kk?page=all.


Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved