DPRD Akui Pembangunan di Mamasa Kurang Pengawasan
Junaedi mengaku sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari kota Mamasa
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Sejumlah anggota DPRD mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Mamasa, Sulawesi Barat, kurang pengawasan.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota DPRD Mamasa dari partai Gerindra Junaedi saat melakukan rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Mamasa, Senin (2/9/2019) siang.
Baca: Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Mamasa Disambut Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Baca: Kasih Tak Sampai di Jeneponto, Pemuda Mamasa Menangis Saksikan Kekasihnya Mapacci
Junaedi mengaku sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dari kota Mamasa, khususnya masyarakat bawah.
Kata dia, kondisi masyarakat di tingkat bawah menjadi beban pihak DPRD.
Pasalnya, Junaedi yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD, mengaku pengawasan sebagai fungsi dewan tidak lagi maksimal.
Menurutnya, jauh sebelum kepemimpinan DPRD periode yang lalu, DPRD Mamasa kerap berkunjung ke lokasi melihat langsung persoalan di masyarakat.
"Pada masa kami dulu, kami turun langsung ke lokasi milihat persoalan yang terjadi di masyarakat,
Bahkan kami berikan rekomendasi kepada bupati dan kejaksaan serta kepolisian untuk menindaklanjuti bahwa memang ada pelanggaran," ungkap Junaedi.
Namun lanjut dia, setelah beberapa periode, hal itu sudah tidak lagi dilakukan.
Dengan adanya pimpinan DPRD baru, Junaedi berharap agar fungsi DPRD betul-betul dilaksanakan dan hal yang menjadi keinginan masyarakat agar ditindaklanjuti.
Bahkan Junaedi mengaku, jika mau buka-bukaan, dikatakan bahwa yang mengawas itu juga yang kerjakan.
"Tidak bisa dipungkiri kadang terjadi, dia (anggota DPRD) yang mengawas, dia pula yang kerjakan," kata Junaedi.
Senada itu, David Bambalayuk Wakil Ketua Sementara DPRD Mamasa mengatakan, Akhir-akhir ini pekerjaan fisik di Mamasa sangat meresahkan masyarakat.
Ia menjelaskan, APDB di Mamasa sudah sangat signifikan, yakni mendekati 1 triliun rupiah pertahun.
Namun kenyataannya kata David, hampir tidak kelihatan pembangunan yang ada di Mamasa.
Hal itu disebabkan karena pekerjaan fisik tidak dikerjakan sesuai bestek, dan banyak yang keluar dari jalur yang seharusnya.
David menganggap, hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari masyarakat.
"Jadi saya sangat sepakat kalau ada masyarakat Mamasa yang kritis, sehingga membantu kita mengadakan pengawasan," ungkap David.
