Unjuk Rasa di Makassar, MARS Sulsel Minta Presiden Jokowi Coret Capim KPK Berekam Jejak Buruk
Unjuk Rasa di Makassar, MARS Sulsel Minta Presiden Jokowi Coret Capim KPK Berekam Jejak Buruk
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Unjuk Rasa di Makassar, MARS Sulsel Minta Presiden Jokowi Coret Capim KPK Berekam Jejak Buruk.
Puluhan penggiat anti rasua (korupsi) di Makassar berunjukrasa di pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Boulevard, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/8/2019) siang.
Mereka yang tergabung dalam beberapa lembaga penggiat anti korupsi, menamakan diri Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel.
Pantauan di lokasi, pengunjukrasa terlihat membawa sejumlah poster bertuliskan sorotan terhadap kinerja panitia selekesi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
'KPK Dilemahkan, Jokowi Kemana?', 'Save KPK', 'Stand With Us Againts Corruption', dan sejumlah poster lainnya yang berisi pesan agar pansel KPK meloloskan Capim yang berintegritas.
Mereka menganggap, 20 dari 40 Capim KPK yang diloloskan pansel saat ini, terdapat beberapa nama yang memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.
Bahkan, satu dari sekian poster yang dibawa pengunjukrasa bertuliskan, 'Seleksi Abal-abal Capim KPK Membuat Masa Depan Pemberantasan Korupsi dalam Ancaman'.
Di mata pengunjukrasa, lolosnya sejumlah nama Capim KPK yang memiliki rekam jejak buruk dalam misi pemberantasan korupsi, merupakan upaya pelemahan KPK.
"KPK sejatinya, secara legalitas harus independen secara individu dan secara instansi pemerintahan. Namun, realitas yang kita lihat di lapangan, calon pimpinan KPK itu sendiri banyak yang bermasalah dalam hal administratif," ucap seorang pengunjukrasa dalam orasinya.
Untuk itu, lanjut orator aksi, kami memnita presiden Jokowi untuk meloloskan Calon Pimpinan KPK yang benar-benar serius memberantas korupsi itu sendiri.
Ada empat poin yang menjadi pernyataan sikap dalam aksi unjukrasa itu:
1. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencoret nama-nama Calon Pimpinan KPK yang punya rekam jejak buruk dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak patuh melaporkan LHKPN.
2. Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk memberhentikan panitia seleksi pimpinan KPK yang punya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai panitia seleksi.
3. Mendesak kepada panitia seleksi pimpinan KPK agar transparan dan akuntabel kepada rakyat Indonesia.
4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu selamatkan KPK dari segala bentuk pelemahan.
