Pj Wali Kota Makassar dan Kajari Makassar Lapor Aset Bermasalah ke KPK

Pj Wali Kota Makassar dan Kajari Makassar Lapor Aset Bermasalah ke KPK, aset daerah yang bermasalah atau sedang dalam tahap sengketa.

Pj Wali Kota Makassar dan Kajari Makassar Lapor Aset Bermasalah ke KPK
Pemkot Makassar
Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Dicky Rachmat Rahardjo menemui tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada No 4, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Indonesia (DKI) Jakarta. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSARPenjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb bersama Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Makassar, Dicky Rachmat Rahardjo menemui tim KPK.

Mereka menemui tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada No 4, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Indonesia (DKI) Jakarta.

Iqbal Suhaeb juga membawa asisten I Pemkot Makassar M Sabri, Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Makassar Andi Bukti Jufri.

Dalam pertemuan membahas mengenai seluruh aset daerah kota Makassar yang bermasalah atau sedang dalam tahap sengketa.

Ada sekitar 26 aset daerah bermasalah.

Pemerintah kota Makassar telah memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Aset bermasalah diantaranya: Tanah Eks Kerung-kerung, Terminal Cargo, Pasar Terong, Pasar Butung, Pasar Cidu, Pasar Kampung Baru, Pulau Kayangan, Lapangan Karebosi, TPU Sudiang, Tanah Untia, Perumahan Karyawan Manggala, serta beberapa PSU lainnya antara lain Gerhana Manggala, BTN Faisal, Kawasan Tanjung Bunga dan Perumahan Antang.

Dicky Rachmat Rahardjo memaparkan hasil penanganannya dan masih akan tetap melanjutkan tugasnya agar aset ini bisa diselamatkan.

"Tadi sudah di laporkan ada 26 aset bermasalah yang ada di Pemkot Makassar, dan berdasarkan SKK kami dari pihak Kejari telah melakukan penanganan dan masih berlanjut hingga hari ini," kata Rachmat Rahardjo via rilis ke Tribun, Jumat (30/8/2019).

Sebelumnya, manajemen perumahan Gerhana Alaudin
menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Gerhana Alaudin kepada Pemerintah Kota Makassar.

Halaman
1234
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved