Tambal Defisit Anggaran Kesehatan, Presiden Jokowi bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 2 Kali Lipat

Hingga saat ini pun, BPJS Kesehatan masih memiliki utang jatuh tempo lebih dari Rp 11 triliun.

Tambal Defisit Anggaran Kesehatan, Presiden Jokowi bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 2 Kali Lipat
Istimewa
Tambal Defisit Anggaran Kesehatan, Presiden Jokowi bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 2 Kali Lipat 

TRIBUN-TIMUR.COM-Anggaran BPJS Kesehatan bakal mengalami defisit hingga Rp 28,3 triliun hingga akhir 2019.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perkiraan tersebut bakal meningkat hingga Rp 32,8 triliun.

Perhitungan defisit BPJS Kesehatan tersebut sudah memperhitungkan besaran defisit tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun.

Dengan alasan tersebut, pemerintah memutuskan akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen atau dua kali lipat.

Baca: KABAR BURUK untuk Peserta BPJS Kesehatan, Pemerintah Resmi Naikkan Iuran 100%, Kapan Mulai Berlaku?

Baca: Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Parepare Minta Akreditasi RSU Anugrah Pangkajene Diurus

Baca: Hingga Juli, BPJS Ketenakerjaan Cabang Palopo Sudah Bayar Klaim Rp 25.5 Miliar

Menurut Sri Mulyani, jika jumlah iuran tetap sama, dengan peserta seperti yang ditargetkan pemerintah, proyeksi manfaat maupun rawat inap dan jalan seperti yang dihitung, maka tahun ini akan defisit Rp 32,8 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah pun telah membayarkan iuran seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekaligus TNI, Polri dan ASN sepanjang tahun 2019 yang seharusnya dibayarkan setiap bulan.

Hingga saat ini pun, BPJS Kesehatan masih memiliki utang jatuh tempo lebih dari Rp 11 triliun.

"Dengan seluruh yang sudah kita bayarkan di 2019, BPJS masih bolong. Sekarang sudah ada outstaning lebih dari Rp 11 triliun belum terbayar, sementara pemasukan dari pemerintah sudah semua masuk," ujar Sri Mulyani.

Terdapat beberapa opsi yang bakal dilakukan pemerintah untuk bisa menyehatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan pun telah mendapatkan beberapa rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai dari persoalan kepersetaan hingga cleansing data penerima manfaat.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved