Hingga Pukul 14.00 Wita, Tuntutan GTT PTT Sulbar Tentang Pembayaran Gaji Belum Temukan Solusi

Tuntutan Guru Tidak Tetap (GTT) - Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sulawesi Barat, tentang pembayaran gaji sejak 2018 belum temukan solusi.

Hingga Pukul 14.00 Wita, Tuntutan GTT PTT Sulbar Tentang Pembayaran Gaji Belum Temukan Solusi
TRIBUN TIMUR/NURHADI
GTT PTT melakukan audiance di geduhg DPRD Sulbar terkait tuntutan pembayaran gaji sejak tahun 2018, Kamis (29/8/2019).(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU --Tuntutan Guru Tidak Tetap (GTT) - Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sulawesi Barat, tentang pembayaran gaji sejak 2018 belum temukan solusi.

Puluhan GTT-PTT Sulbar bersama mahasiswa tersebut, melakukan unjuk rasa di DPRD Sulbar menuntuk gejelasan pembayar gaji.

Hingga Pukul 14.00 Wita, rapat yang dipimpim Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Ir Yahuda yang membahas tentang pencarian solusi tuntutan GTT-PTT, sudah kali di tuntan.

Pertama, ditunda pada Pukul 11.30 Wita, sebab kepala Dinas Pendidikan H Arifuddin Toppo bersama sejumlah kepala Bidang tidak dapat mengambil keputusan.

Kemudian Pukul 14.00 Wita, kembali ditunda karena rapat tak kunjung menemukan solusi, forum rapat menyepakati untuk menunggu kehadiran Sekprov Muhammad Idris hadir di tengah-tengah GTT PTT.

Sebeb, kepala dinas tidak bisa memberikan alasan yang dapat diterima GTT PTT mengapa SK tak segera diterbitkan sebagai dasar pembayaran gaji para tenaga pendidik tersebut.

Sebelum melakukan rapat, pengunjukrasa melakukan orasi secara bergantian di depan kantor DPRD. Mereka membawa sejumlah petisi berisi tuntutan mereka dan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polres Mamuju.

Dalam selebaran pengunjukrasa, mereka menuntut Pemprov Sulbar segera menuntut SK segere diterbitkan, menuntut agar anggaran gaji untuk GTT-PTT disahkan sesuai jumlah SK sebanyak 3.700 orang GTT-PTT.

Kemudian menuntut DPRD agar tidak membahas anggaran Dinas Pendidikan sebelum ada kejelasan menyoal nominal gaji GTT-PTT, boikot paripurna DPRD atau memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan .

Meminta DPRD melindungi GTT-PTT yang melangsungkan aksi mogok kerja, menuntut BPK mengadakan emergency audit untuk tahun anggaran 2018, mengecam gubernur Sulbar yang tidak berempati terhadap dunia pendidikan Sulbar dan copot Kadis Pendidikan jika tak mampu menyelesaikan persoalan GTT-PTT.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved