Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Status Daerah Khusus dan Proyek Besar di Jakarta?

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Status Daerah Khusus dan Proyek Besar di Jakarta?
Tribunnews
Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Status Daerah Khusus dan Proyek Besar di Jakarta? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden Joko Widodo sudah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Ibu kota negara yang baru akan berada di sebagain Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Menurut Presiden Jokowi, ada beberapa alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Baca: RESMI! Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Presiden Jokowi Umumkan Lokasinya di Sini!

Baca: Resmi Dipilih Presiden Joko Widodo, Ini 5 Kelebihan Provinsi Kalimantan Timur, Bebas Bencana Alam?

Baca: Menteri Sofyan Djalil Sebut Kaltim Jadi Ibu Kota Negara yang Baru, 800 Ribu ASN akan Dipindahkan

Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," katanya.

Gubernur Anies tampak rileks, santai dan mengumbar tersenyum saat Konferensi Pers Pemindahan Ibukota bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Gubernur Anies tampak rileks, santai dan mengumbar tersenyum saat Konferensi Pers Pemindahan Ibukota bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (Tribunnews)

"Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," lanjut Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujar Presiden Jokowi

Presiden Jokowi yang juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ini, menuturkan, Jakarta dan Pulau Jawa tak bisa dibiarkan terus menerus menanggung beban yang kian berat. 

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani," kata Jokowi.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved