Dialog Harmoni Kebangsaan Pasca Kerusuhan, KNPI Rumuskan 10 Rekomendasi ke Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasca Kerusuhan yang terjadi di Papua Barat beberapa hari lalu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Dialog Harmoni Kebangsaan, di Manokwari, Sabtu (24/8/2019).

Dialog ini dihadiri pengurus DPP KNPI, DPD KNPI Papua Barat, DPD KNPI Jawa Timur, komponen mahasiswa, pemerintah, dan pemuda Papua Barat.

Ketua DPP KNPI, Haris Pertama mengatakan, dari dialog itu dilahirkan 10 poin rekomendasi untuk pemerintah terkit kerusuhan yang terjadi.

"Pertama, kami mengutuk keras perbuatan rasisme pihak tidak bertanggungjawab kepada rakyat Papua," katanya.

Warga Manokwari Rindukan Internet Lancar

Gempa 4,3 SR Guncang Malang, Belum Diketahui Dampaknya

TRIBUNWIKI: Ini Profil Song Yuvin, Foto Mesranya Bareng Kim Sohee Bikin Marah Fans

"Kedua, kami meminta pemerintah menegkkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminsi, ras, dan etnis secara tegas dan transparan," kata Haris.

Selain itu, KNPI menuntut jaminan keamanan dari presiden, kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Papua yang ada di seluruh kota di Indonesia.

Mereka juga meminta Gubernur Papua dan Papua Barat bersama seluruh bupati dan wali kota, agar dapat menjamin kemanan warganya yang ada di seluruh Nusantara.

"Kami juga meminta ke presiden agar menarik kembali petugas pengamanan yang ditugaskan dalam pengamanan di seluruh tanah Papua," kata dia.

Tak sampai di situ, KNPI juga meminta polisi melepas warga Papua yang ditahan pasca kerusuhan dibeberapa wilayah.

Serta mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera merah putih yang dilakukan oleh pihak taj k bertanggung jawab.

Warga Manokwari Rindukan Internet Lancar

Gempa 4,3 SR Guncang Malang, Belum Diketahui Dampaknya

TRIBUNWIKI: Ini Profil Song Yuvin, Foto Mesranya Bareng Kim Sohee Bikin Marah Fans

Untuk pemerintah pusat, KNPI berharap agar dapat menertibkan ormas ilegal di seluruh Indonesia, dan terkhusus kepada Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Malang, keduanya diminta meminta maaf secara terbuka di Papua.

"Meminta Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota malang meminta maaf kepada masyarakat di tanah Papua, dan segala kerusakan yang diakibatkan aksi spontanitas di tanah Papua, ditanggung atau dibangun kembali oleh Pemprov Jatim dan pusat," pungkasnya.

Hafus berharap, tindakan rasisme yang merugikan banyak pihak, jangan sampai terjadi lagi.

TNI dan Polri diminta segera bertindak menangkap pelaku dan menghukum seberat-beratnya.

"Kami sangat mengutuk keras Tindakan rasisme. Kita minta Kapolri, dan Panglima TNI, agar menangkap semua pelaku rasis agar dihukum berat," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: