Pemilihan BPD di Majene Ditengarai Cacat Hukum

Proses pemilihan ini telah selesai. Sebanyak 333 ketua dan anggota BPD dari 52 desa dilantik di Boyang Assamalewuang Majene, 17 Juli lalu.

Pemilihan BPD di Majene Ditengarai Cacat Hukum
edy jawi/tribunmajene.com
Pelantikan BPD di Boyang Assamalewuang Majene, 17 Juli lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -- Beberapa waktu lalu digulirkan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serentak di 53 desa se Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).

Proses pemilihan ini telah selesai. Sebanyak 333 ketua dan anggota BPD dari 52 desa dilantik di Boyang Assamalewuang Majene, 17 Juli lalu.

Menyusul pelantikan terpisah sembilan anggota BPD Kabiraan, Kecamatan Ulumanda di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Majene, 19 Agustus 2019.

Penampilan Terbaru Istri Ahok, Puput Nastiti Devi, Bikin Pangling, Veronica Tan Tulis Punya Hati

TRIBUNWIKI: L Infinite Disebut Jiplak Surat Undur Diri dari Seohyun, Siapa Seohyun? Ini Profilnya

VIRAL di WhatsApp (WA) Surat Terakhir Lia Yulrifa Mahasiswi Aceh yang Gantung Diri di Rumah Kos

Tahapan pemilihan hingga pelantikan telah usai. BPD dari 53 desa ini pun mulai bekerja untuk masa jabatan 2019-2025.

Namun proses ini masih menyisakan kontroversi dan tanda tanya besar.

Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Majene, Irfan Pasewang menilai terdapat kekeliruan yang sangat mendasar pada tahapan pemilihan BPD.

Menurutnya, proses pemilihan ini cacat hukum. Sebab aturan yang digunakan tidak relevan.

DPMD sebagai panitia pemilihan tingkat kabupaten menjadikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 sebagai rujukan pelaksanaan pemilihan.

Perda tentang BPD tersebut menjadi dasar penentuan syarat calon anggota BPD hingga pelaksanaan pemilihan.

Kata Irfan, perda tersebut tak lagi relevan dan tidak dapat diberlakukan.

Halaman
1234
Penulis: edyatma jawi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved