Rencana Blokir Massal HP Ternyata Belum Jelas, Inilah Masalah yang Muncul Sekarang di Pemerintah

Rencana blokir massal HP ternyata belum jelas, inilah masalah yang muncul sekarang di pemerintah. Hal itu karena aturannya belum

Rencana Blokir Massal HP Ternyata Belum Jelas, Inilah Masalah yang Muncul Sekarang di Pemerintah
KOMPAS.COM
Ilustrasi handphone atau HP black market. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Rencana blokir massal HP ternyata belum jelas, inilah masalah yang muncul sekarang di pemerintah.

Hal itu karena aturannya belum ditandatangani, padahal direncanakan bertepatan peringatan HUT RI ke-74.

Penandatanganan aturan ponsel black market (BM) masih terkendala beberapa hal kecil.

Salah satunya adalah koordinasi antara tiga kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ), Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ), dan Kementerian Perdagangan ( Kemendag ).

"Cari waktu ketemu bapak-bapak (dari tiga kementerian) untuk tanda tangan bareng," ujar Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail MT.

Ismail mengatakan, tidak ada kendala mayor untuk menetapkan aturan tersebut, termasuk soal perancangan draft Peraturan Menteri (Permen) yang disebut Ismail hampir rampung.

Peraturan Menteri soal ponsel BM sejatinya dijadwalkan bakal diteken pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan momentum HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun hingga Senin (19/8/2019), peraturan tersebut belum juga disahkan.

"Kapannya belum bisa jawab, masih nunggu Bapak-bapak menteri," lanjut Ismail ketika ditemui media di sela-sela uji coba jaringan 5G Smartfren di Jakarta Utara, Senin (19/8/2019).

Sebelumnya, Ismail mengatakan bahwa meski peraturannya akan ditandatangani pada Agustus ini, namun Ismail memprediksi butuh waktu sekitar 6 bulan setelah kebijakan diteken untuk kemudian diimplementasikan.

Halaman
1234
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved