Presiden Setujui Soal Rektor Asing, Menristekdikti Sebut Unhas Tak Menolak dan Ikut 'Impor' Dekan

TRIBUN-TIMUR.COM-Rencana kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti yang akan 'mengimpor' rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terus berjalan.

Hal tersebut disampaikan Menristekdikti, Mohammad Nasir.

Menurutnya, pemerintah tidak terpengaruh dengan adanya penolakan yang disampaikan sejumlah pihak.

"Kita coba dulu. kita membuka diri. Kita tidak berarti alergi. Kita mencoba supaya perguruan tinggi bisa berkualitas," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menristekdikti mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana mendatangkan rektor asing ini.

Baca: Ristekdikti Buka Peluang Rektor Asing Pimpin PTN di Indonesia,Siapkan 11 Kampus PTNBH,Ada Nama Unhas

Baca: Menristekdikti Impor Rektor Asing Pimpin Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Berapa Besar Gajinya?

Baca: FOTO: Forum Dosen Bahas Pro Kontra Rektor Asing di Redaksi Tribun Timur

Nantinya, ada 16 peraturan pemerintah yang direvisi agar rektor asing bisa memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden ingin mencoba bagaimana. Pada prinsipnya beliau setuju, tetapi regulasinya suruh menata kembali. Jangan sampai kita berbenturan dengan undang-undang dan peraturan," kata dia.

Nasir juga menyebut sejumlah kampus tidak keberatan dipimpin rektor asing.

Ia mencontohkan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Hasanuddin di Makasar.

Kedua kampus itu kata dia, sudah setuju terhadap kebijakan rektor asing, tetapi ingin mencoba dulu di level yang lebih rendah seperti wakil rektor dan dekan.

"ITB enggak ada penolakan, enggak ada. mereka hanya ingin beradaptasi dulu. Apakah nanti salah satu wakil rektor atau salah satu direktur pascasarjananya, atau pimpinanya lah orang asing. Pak Wapres juga sudah menyampaikan pada saya, Unhas sebentar lagi juga akan ada dekan fakultas tekniknya dari orang asing juga," kata Menristekdikti.

Nasir menargetkan, revisi 16 peraturan pemerintah bisa selesai pada tahun ini sehingga pada tahun depan diharapkan sudah ada rektor asing yang bisa memimpin PTN di dalam negeri.

"Kalau ini bisa diperbaiki selesai 2019, bisa 2020 bisa jalan," kata dia.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi swasta, tak dibutuhkan revisi aturan.

Oleh karena itu, Nasir mempersilakan perguruan tinggi swasta jika memang ingin mendatangkan rektor asing dari sekarang.

Adapun wacana mendatangkan rektor asing ini muncul untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di Indonesia di tingkat dunia.

Namun, wacana ini sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Menurut Pelaksana Tugas Rektor Universitas Budi Luhur Wendi Usino, keberadaan rektor asing untuk memimpin suatu kampus di Indonesia tidak efektif karena berhubungan dengan dua alasan, yaitu masalah budaya dan pembiayaan.

Bagi dia, perbedaan budaya dari negara asal rektor asing tersebut dengan budaya Indonesia akan membuat kesulitan tersendiri dalam menata manajemen kampus.

Dibutuhkan penyesuaian budaya yang tidak mudah dan waktu yang tidak sebentar.

"Tidak mudah rektor asing untuk menggerakkan roda operasional kampus di Indonesia. Apalagi di era keterbukan ini, tidak semuanya menurut, pasti ada yang melawan. Itu yang bikin tidak efektif,” kata Wendi.

Kampus PTNBH

Menristekdikti saat ini memperkirakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri.

PTNBH juga diperkirakan layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti, mengingat PTNBH memiliki ranking tertinggi di antara perguruan tinggi lain di Indonensia.

Namun Menristekdikti masih menunggu hasil kajian dari tim Kemenristekdikti, dimana memungkinkan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) atau PTN Satuan Kerja (PTN Satker) dipimpin oleh rektor luar negeri dan ditempati dosen luar negeri.

“Perguruan Tinggi Negeri yang paling tidak sekarang posisinya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang saya anggap paling mature, paling dewasa, tapi dimungkinkan juga di BLU, di Satker yang punya reputasi yang baik, bisa ke sana juga,” papar Menristekdikti.

Terkait siapa rektor luar negeri yang akan dipilih, tim Kemenristekdikti saat ini sedang membahas kriteria apa yang diperlukan dari pemerintah agar PTN yang dipimpin rektor tersebut mampu mencapai 100 besar dunia.

“Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu. Nanti kita cari,” ungkap Menteri Nasir.

Menristekdikti menyampaikan praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Menteri Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

“Saya ambil contoh, negara yang paling dekat kita, Singapura. Singapura ada NTU, Nanyang Technological University. NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan, saya pada saat itu diskusi dengan menteri dari Singapura, apa sejarahnya sehingga berhasil. Ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia,” papar Menteri Nasir.

Nasir juga menyampaikan dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia. Menristekdikti mencontohkan banyaknya masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri, termasuk NTU untuk mendapatkan pendidikan tinggi terbaik.

“Karena rektor asing dan kolaborasinya yang ada di Singapura, (NTU) bisa mendatangkan mahasiswa dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia ke sana,” ungkap Nasir.

Salah satu aspek yang sering dibahas saat mengundang rektor luar negeri adalah gaji rektor asing tersebut yang diperkirakan akan memberatkan anggaran PTN yang dipimpinnya.

“Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri, kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi,” ungkap Menristekdikti.

Berikut 11 Kampus berstatus PTNBH di Indonesia

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

2. Institut Pertanian Bogor (IPB)

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

4. Universitas Indonesia

5. Universitas Pendidikan Indonesi (UPI)

6. Universitas Sumatera Utara (USU)

7. Universitas Airlangga (Unair)

8. Universitas Padjajaran (Unpad)

9. Universitas Diponegoro (Undip)

10. Universitas Hasanuddin (Unhas)

11. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

(Kompas.com/Tribun Timur)

Follow akun instagram Tribun Timur:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menristekdikti: Presiden Setuju soal Rektor Asing, tetapi...", https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/15331441/menristekdikti-presiden-setuju-soal-rektor-asing-tetapi?page=all. 
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Icha Rastika