Presiden Setujui Soal Rektor Asing, Menristekdikti Sebut Unhas Tak Menolak dan Ikut 'Impor' Dekan

TRIBUN-TIMUR.COM-Rencana kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti yang akan 'mengimpor' rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terus berjalan.

Hal tersebut disampaikan Menristekdikti, Mohammad Nasir.

Menurutnya, pemerintah tidak terpengaruh dengan adanya penolakan yang disampaikan sejumlah pihak.

"Kita coba dulu. kita membuka diri. Kita tidak berarti alergi. Kita mencoba supaya perguruan tinggi bisa berkualitas," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menristekdikti mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana mendatangkan rektor asing ini.

Baca: Ristekdikti Buka Peluang Rektor Asing Pimpin PTN di Indonesia,Siapkan 11 Kampus PTNBH,Ada Nama Unhas

Baca: Menristekdikti Impor Rektor Asing Pimpin Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, Berapa Besar Gajinya?

Baca: FOTO: Forum Dosen Bahas Pro Kontra Rektor Asing di Redaksi Tribun Timur

Nantinya, ada 16 peraturan pemerintah yang direvisi agar rektor asing bisa memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden ingin mencoba bagaimana. Pada prinsipnya beliau setuju, tetapi regulasinya suruh menata kembali. Jangan sampai kita berbenturan dengan undang-undang dan peraturan," kata dia.

Nasir juga menyebut sejumlah kampus tidak keberatan dipimpin rektor asing.

Ia mencontohkan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Hasanuddin di Makasar.

Kedua kampus itu kata dia, sudah setuju terhadap kebijakan rektor asing, tetapi ingin mencoba dulu di level yang lebih rendah seperti wakil rektor dan dekan.

"ITB enggak ada penolakan, enggak ada. mereka hanya ingin beradaptasi dulu. Apakah nanti salah satu wakil rektor atau salah satu direktur pascasarjananya, atau pimpinanya lah orang asing. Pak Wapres juga sudah menyampaikan pada saya, Unhas sebentar lagi juga akan ada dekan fakultas tekniknya dari orang asing juga," kata Menristekdikti.

Nasir menargetkan, revisi 16 peraturan pemerintah bisa selesai pada tahun ini sehingga pada tahun depan diharapkan sudah ada rektor asing yang bisa memimpin PTN di dalam negeri.

"Kalau ini bisa diperbaiki selesai 2019, bisa 2020 bisa jalan," kata dia.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi swasta, tak dibutuhkan revisi aturan.

Oleh karena itu, Nasir mempersilakan perguruan tinggi swasta jika memang ingin mendatangkan rektor asing dari sekarang.