Masih Konsultasi ke Pimpinan, Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Belum Rapat Paripurna

"Salah satunya kita masih konsultasikan dengan pimpinan. Insya Allah besok paripurna," ungkap Pipink sapaan anggota Fraksi Nasdem DPRD Sulsel

Masih Konsultasi ke Pimpinan, Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Belum Rapat Paripurna
hasan/tribuntimur.com
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid memberikan keterangan pers kepada awak media. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Arum Spink menyatakan, rapat paripurna hak angket terkait dugaan pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman ditunda karena beberapa alasan.

"Salah satunya kita masih konsultasikan dengan pimpinan. Insya Allah besok paripurna," ungkap Pipink sapaan anggota Fraksi Nasdem DPRD Sulsel ini kepada Tribun, Minggu (18/8/2019).

Selain itu, kata mantan Ketua KPU Bulukumba tersebut, masih ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sebelum panitia melaporkan ke pimpinan melalui rapat paripurna.

VIDEO: Merasa Dizalimi, Tahanan Wanita Jeneponto Menangis di Hadapan Bupati dan Kapolres

Karang Taruna Bantaeng Buka Pendaftaran Calon Maba UPRI Makassar di Lokasi Festival Day 2019

VIDEO: Detik-detik Pengibaran Merah Putih di Kantor Gubernur Sulbar

VIDEO; 350 Aliansi Pemuda Uluere Bantaeng Jalan Kaki Membawa Bendera Merah Putih Sepanjang 74 Meter

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid menegaskan, berdasarkan hasil sidang hak angket dan kesimpulan panitia angket, pelanggarannya jelas.

Pelanggaran Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah, Undang-undang nomor 5 juga tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Termasuk, kata Kadir, kalau misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian negara berarti masuk dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

"Jadi semuanya itu, maka panitia angket merekomendasikan yang pertama mengusulkan kepada MA (Mahkamah Agung) untuk menilai daripada pelanggaran Undang-undang yang dilakukan Gubernur Sulsel," kata Kadir kemarin.

"Pemakzulan itu yang pertama, jadi kita tidak minta pemakzulan tapi minta kepada MA untuk menilai. Jadi nanti kami akan kasih semuanya berkas-berkasnya," ungkap Kadir.

Seluruh berkas baik Berita Acara Pemeriksaan (BAP), rekaman video, segala macam termasuk seluruh dokumen sidang angket akan diserahkan ke MA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan ke Kepolisian untuk menindaklanjuti.

Kata Kadir, mereka yang punya kewenangan untuk itu, pansus tidak punya kewenangan. Jika MA menerima berkas panitia angket, kemudian ada pelanggaran jadi nanti akan dikenbalikan ke DPRD.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved