Pernah Jadi Tersangka KPK, Kok Bisa Hadi Poernomo Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi?

Nama Hadi Poernomo menuai pro kontra mengingat ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi

Pernah Jadi Tersangka KPK, Kok Bisa Hadi Poernomo Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi?
Kompas.com
Pernah Jadi Tersangka KPK, Kok Bisa Hadi Poernomo Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utrama dari Presiden Joko Widodo untuk Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo menuai polemik.

Pasalnya, tanda kehormatan tersebut diberikan kepada sejumlah tokoh yang dianggap sudah banyak berjasa di Indonesia sekaligus dalam rangka memeringati HUT ke-74 RI.

Pemberian tanda jasa kehormatan ini merupakan hasil persetujuan sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tana Kehormatan (Dewan GTK) periode Agustus 2019.

Nama Hadi Poernomo menuai pro kontra mengingat ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak PT Bank Centra Asia (BCA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari Kompas.com, kejadian tersebut berlangsung pada tahun 2003-2004, namun baru disidik KPK pada 2014.

Baca: TRIBUNWIKI: Dito Ariotedjo Jadi Salah Satu Kandidat Menteri Muda Jokowi, Siapa Dia? Ini Profilnya

Baca: Bukan Menteri Keuangan, Inilah Jabatan yang Dinilai Cocok untuk Sri Mulyani dalam Kabinet Jokowi

Baca: Blak-blakkan Presiden Jokowi Soal Kabinet Kerja Jilid II, Kapan akan Diumumkan?

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Hadi mendapat tanda kehormatan tersebut karena statusnya hukumnya sudah jelas atau clear.

Hadi sudah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan statusnya sebagai tersangka pun gugur.

"Dulu kan memang tersangka. Kemudian banding, dia menangt. Banding lagi, menang lagi. Sudah selesai," kata Ryamizard.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie menyatakan, semua yang diberikan gelar penghargaan hari ini tak memiliki masalah hukum.

"Sampai detik ini semua yang diberikan gelar ini, penghargaan ini, tidak ada masalah hukum," ucap Jimly.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved