Kemenkumham Sulbar Sambangi Wagub, Ini yang Dibahas

Kunjungan ini dalam rangka kordinasi pelaksanaan acara pemberian remisi 17 Agustus bagi warga binaan di Sulbar.

Kemenkumham Sulbar Sambangi Wagub, Ini yang Dibahas
Kemenkumham Sulbar
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Harun Sulianto, menyambangi Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Enny Anggreany Anwar di ruang kerjanya, Senin (12/8/19). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Harun Sulianto, menyambangi Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Enny Anggreany Anwar di ruang kerjanya, Senin (12/8/19).

Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kabid pelayanan tahanan, kesehatan, rehabilitas, pengeloaan benda sitaan, barang rampasan negara dan keamanan Sugandi, dan kepala divisi pelayanan hukum dan HAM Sri Yuliani.

Kunjungan ini dalam rangka kordinasi pelaksanaan acara pemberian remisi 17 Agustus bagi warga binaan di Sulbar.

"Acara pemberian remisi kepada warga binaan, rencananya akan diserahkan secara langsung oleh wagub di Rutan Mamuju pada 17 Agustus mendatang", kata Harun.

Sebanyak 450 orang warga binaan di Sulbar disusulkan mendapatkan remisi 17 Agustus tahun ini.

"Warga binaan yang memperoleh remisi yaitu 177 orang pada lapas Polewali, 101 orang di Rutan Mamuju, 66 orang di Rutan Majene, 71 orang pada Rutan Pasangkayu, 16 orang pada cabang Rutan Polewali di Mamasa, 13 orang pada Lapas perempuan, dan 6 orang napi anak pada LPKA Mamuju", jelas Harun.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kepala divisi pelayanan hukum dan HAM Sri Yuliani berharap, pemerintah provinsi Sulbar dapat mendukung agar seluruh kabupaten di Sulbar mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Menkumham pada Desember nanti.

Di Provinsi Sulbar sendiri, penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM telah diraih oleh kabupaten Mamuju, Majene, Polman dan Pasangkayu.

"Dua kabupaten yang belum, yaitu Mamuju Tengah dan Mamasa. Keduanya dalam proses pendampingan" ujar Sri Yuliani.

Sri juga menambahkan, saat ini semua kabupaten di Sulbar telah bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham dalam hal penyusunan Ranperda.

Bahkan, kabupaten Majene dan Mamuju telah melakukan kerjasama sejak awal pembuatan naskah akademik.

Sri juga berharap, agar penyusunan produk hukum daerah pemerintah Provinsi Sulbar dapat melakukan kerjasama dengan Kemenkumham Sulbar.

Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved