Asyik, Presiden Jokowi Beri Tunjangan Khusus untuk PNS Fungsional Kataloger, Cek Jumlahnya di Sini

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memberikan tunjangan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional Kataloger.

Asyik, Presiden Jokowi Beri Tunjangan Khusus untuk PNS Fungsional Kataloger, Cek Jumlahnya di Sini
HO
Asyik, Presiden Jokowi Beri Tunjangan Khusus untuk PNS Fungsional Kataloger, Cek Jumlahnya di Sini 

Asyik, Presiden Jokowi Beri Tunjangan Khusus untuk PNS Fungsional Kataloger, Cek Jumlahnya di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM-Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan fungsional Kataloger.

Pemberian tunjangan itu berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (12/8/2019), Pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Juli 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger.

Baca: Sekolah Negeri Kekurangan 746.121 Guru di Tahun ini, Formasi Guru Jadi Prioritas dalam CPNS 2019

Baca: Ini 10 Buku Terlaris di Gramedia MaRI, Posisi Pertama Ada Panduan Resmi Tes CPNS

Baca: Siap-siap PNS Tak Lagi Harus ke Kantor Gaji Didasarkan Kinerja & Tidak Ada Gaji Pensiun

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” sebut pasal 2 Perpres ini.

Adapun dana untuk tunjangan Kataloger bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian Tunjangan Kataloger dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
1234
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved