Di Depan Wartawan, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan Tugas Instansinya

Media workshop yang dhadiri langsung Kepada BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan, membahas tentang

Di Depan Wartawan, Kepala BPK Perwakilan Sulbar Paparkan Tugas Instansinya
nurhadi/tribunmamuju.com
Media workshop BKP Perwakilan Sulawesi Barat dihadiri puluhan wartawan di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju, Jumat (9/8/2018) 

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, gelar media workshop diikuti puluhan wartawan di Aula Kantor BPK Jl Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju, Jumat (9/8/2019).

Media workshop yang dhadiri langsung Kepada BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan, membahas tentang pemahaman tugas dan wewenang BPK dalam menjalankan fungsinya.

Hadir sebagai pembicara yakni, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat sendiri, Kepala Subauditor Ali Wardhana, Kepala Sekretariat Waryanti dan Kepala Subbagian Humas dan TU Fransiskus Felendity dipandu Pengendali Teknis Pemeriksa Nursiska Ria.

Eydu Oktain Panjaitan mengatakan, media workshop ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka melibatkan media massa untuk mengedukasi masyarakat tentang kegiatan BPK dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

"Media workshop ini diharapkan terus bisa dilakukan untuk mendorong kehadiran BPK di Provinsi Sulawesi Barat,"kata Eydu Oktain Panjaitan.

Dalam kegiatan itu, Kepala BPK memaparkan tentang posisi BPK. Dikatakan, BPK merupakan lembaga negara, yang dibentuk berdasakan Undang-undang Dasar (UUD) 19945.

"Jadi pembentukan BPK adalah bagian dari implementasi reformasi dalam Undang-undang Dasar 1945. Dia beda dengan BPKP yang dibentuk berdasarkan Undang-undang (BPK),"jelas Eydu kepada wartawan.

"BPK itu adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Sama posisinya dengan MPR, Kepresidenan, DPR
DPD, MA, KY dan MK, dibentuk berdasarkan UUD 1945,"sambungnya.

Dasar hukum BPK, sebut dia, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 E.

"Adapun tugas BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahu 2006 Pasal 6 s/d Pasal 8 dan kewenangan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 9 s/d Pasal 11,"paparnya.

Adapun tujuan pemeriksaan, kata dia, yakni mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved