BPK Ungkap Kinerja Pemerintahan di Sulbar Buruk

Eydu mengatakan, berbeda dengan di daerah lain, yang pemeriksaannya tidak lagi fokus pada masalah akuntabilitas, melainkan

BPK Ungkap Kinerja Pemerintahan di Sulbar Buruk
nurhadi/tribunmamuju.com
Media workshop BKP Perwakilan Sulawesi Barat dihadiri puluhan wartawan di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju, Jumat (9/8/2018) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar), Eydu Oktain Panjaitan mengungkapkan, pemeriksaan yang dilakukan BPK di Sulbar masih fokus pada persoalan akuntabilitas keuangan.

Eydu mengatakan, berbeda dengan di daerah lain, yang pemeriksaannya tidak lagi fokus pada masalah akuntabilitas, melainkan lebih pada pemeriksaan kinerja pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Beda di Jawa misalnya, bukan lagi soal akuntabilitas keuangan karena sudah tertib, tapi lebih pada pemeriksaan kinerja,"ujar Eydu kepada wartawan di kantor BPK Perwakilan Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (9/8/2019)

Maka tak heran, kata dia, setiap hasil pemeriksaan di jajaran pemerintah di Sulbar selaku ada temuan-temaun soal masalah akuntabilitas keuangan karena belum tertib.

"Maka tak heran kalau kualitas pendidikan di Sulbar selalu rendah, dan yakin kesejahteraan tidak akan terwujud kalau kualitas pendidikannya masih rendah. Nilai UN Sulbar saja paling terendah tingkat nasional,"ungkapnya.

Ia menuturkan, pemerintah daerah di Sulbar belum mampu secara kesadaran penuh mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangannya.

Dikatakan, opini yang dikeluarkan oleh BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga tidak menjamin tidak adanya tindakan kecurangan.

"Jika ditemukan kecurangan, prakstis harus tetap terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Sehingga WTP tidak mesti dibanggakan tapi harus disadari catatan yang muncul,"ujarnya.

Bahkan, Eydu mengatakan, kadang opini dikeluarkan oleh BPK adalah opini yang penuh dengan masalah, penuh dengan catatan hasil pemeriksaan.

"Ini sangat disayangkan, sehingga BPK dan media harus hadir mendorong akuntabilitas, agar mereka berani terbuka sehingga kepercayaan masyarakat menjadi tinggi,"kata dia.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved