AGRA Bulukumba Tolak Program Perhutanan Sosial Nusantara, Ini Alasannya

Program yang diberikan nama 'Jelajah Pesona Bulukumba' tersebut, dinilai bukan sebagai solusi dari penyelesaian konflik agraria di kabupaten

AGRA Bulukumba Tolak Program Perhutanan Sosial Nusantara, Ini Alasannya
firki/tribunbulukumba.com
Ketua AGRA Bulukumba, Rudy Tahas (memakai topi), saat ditemui, Jumat (9/8/2019) 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba, menolak program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, yang menetapkan Bulukumba sebagai lokasi program Perhutanan Sosial Nusantara.

Program yang diberikan nama 'Jelajah Pesona Bulukumba' tersebut, dinilai bukan sebagai solusi dari penyelesaian konflik agraria di kabupaten berjuluk Butta Panrita Lopi itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua AGRA Bulukumba, Rudy Tahas, saat ditemui, Jumat (9/8/2019).

Rudy menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi lokasi program tersebut adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Bontobahari yang di berada di Desa Ara, Darubiah, dan Kelurahan Tanah Lemo.

Sat Lantas Polres Tator Operasi Cipta Kondisi, Puluhan Pengendara Terjaring

Bupati Barru - BRI Kampanye Milenial Belanja di Pasar Tradisional

UPDATE WhatsApp - Tips Mudah Ganti Tema WA Biar Lebih Kece via WhatsApp Plus, Cek Langkahnya

Konflik agraria di sektor kehutanan di dua desa dan satu kelurahan tersebut, sampai sekarang masih berlangsung.

"Skema Perhutanan Sosial yang saat ini dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi, pada dasarnya tidak menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan," kata Rudy Tahas.

Apalagi, lanjut dia, jika berbicara tentang konflik kawasan hutan di Bulukumba.

Alasannya, menurut Rudy, masyarakat khususnya yang ada di kawasan Tahura Bontobahari, sudah sejak lama berjuang dan menuntut agar tanah mereka dikeluarkan dari kawasan hutan dengan diberikan sertifikat hak milik.

"Jadi, kami menolak program Perhutanan sosial di kawasan Tahura Bontobahari, Bulukumba, sebelum konflik agraria di kawasan tersebut diselesaikan," tegas Rudy.

Rudy melanjutkan, jika pemerintah menginginkan penyelesaian konflik agraria di sektor kehutanan, maka ia harus memenuhi tuntutan dari masyarakatnya.

Halaman
123
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved