Demi Layanan Kartu Identitas Anak, Disdukcapil Kota Parepare Turun ke SD 4 Parepare, Ini Dilakukan?
Untuk memberikan layanan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Parepare termasuk Kartu Identitas Anak (KIA), Disdukcapil Parepare turun ke sekolah
Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Arif Fuddin Usman
''Alhamdulillah semua anak di sekolah ini sudah terekam dan diterbitkan KIA-nya,'' lanjut Edyi Harun.
Disdukcapil Turunkan Tim
Edyi tidak sendiri, tapi mengikutkan lima operator lagi, yakni dua operator perekaman, dua operator pengecekan data dan satu operator cetak KIA.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare akhir-akhir ini terus berupaya meningkatkan kepemilikan dokumen KIA.
Dari 150 ribu penduduk di Kota Parepare, hampir sepertiga penduduknya adalah anak-anak.
Baca: Kalahkan Liverpool, Pelatih Man City Pep Guardiola Khawatir MU Jadi Pesaing Juara? Ini Alasannya
Baca: Barcelona Juara Pramusim Kalahkan Arsenal, Lionel Messi Pidato Begini dan Tonton Gol-golnya di Sini
Berdasarkan data terakhir, tingkat kepemilikan KIA baru sekitar 32 persen.
Artinya masih ada sekitar tiga puluhan ribu anak-anak belum memiliki KIA.
''Kalau akta kelahiran kita sudah tuntas, sudah di atas 98 persen,'' harap Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Adi Hidayah Saputra.
"Makanya saat ini kami fokus KIA, mudah-mudahan pada pertengahan tahun atau Juni tahun depan, kepemilikan KIA di atas 80 persen," lanjutnya.
Sehari-hari Adi, sapaan Adi Hidayah Saputra, memang mengurusi data, makanya dia pantas khawatir karena di antara dokumen kependudukan lainnya, kepemilikan KIA yang paling rendah.
''Ini memang dokumen baru dan baru Tahun 2019 diwajibkan, makanya masih rendah, tapi setahun ke depan ini kami yakin bisa di atas 80 persen,'' kata Adi optimis.
Dua Daerah Percontohan
Perekaman dan penerbitan KIA sendiri baru mulai dilakukan di Tahun 2017 dan di Sulawesi Selatan, Kota Parepare dan Kabupaten Sinjai dijadikan sebagai daerah percontohan.
Ide pemberian identitas bagi anak ini bermula dari pertanyaan Presiden Jokowi soal dokumen identitas anak yang bisa dibawa ketika bepergian.
Ide tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
Baca: Ormas Razia Buku Komunis, Begini Komentar Balai Litbang Agama Makassar! Polda Sulsel Lakukan Ini?
Baca: Tuai Kontroversi, Raja Thailand Lantik Mantan Kekasih Jadi Selir Kerajaan! Di Depan Istri Sahnya
