Gubernur:KPK Sudah Perintahkan Kami untuk Perbaiki SK Pokja

SK tersebut dianggap menyalahi dansudah dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Nurdin.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menanggapi pembatalan Surat Keputusan (SK) Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangi Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

SK Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani Wagub lalu.

Pemdes Baring Pangkep Bantu Warganya Hand Traktor dan Mesin Pompa

Hasil Liga 1 2019: Hujan Kartu Merah, PSM Makassar Keok di Kandang Bali United, Siapa di Puncak?

Ini Alasan Gubernur Nurdin Menggaji Tinggi Staf Ahli Khusus dan TGUPP

TRIBUNWIKI: 11 Drama Korea Bakal Launching 2019, Diadaptasi dari Webtoon, Ini Daftarnya

Polres Maros Luncurkan Program SPKT Peduli, Berikut Keunggulannya

SK tersebut dianggap menyalahi dansudah dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Nurdin.

"KPK menyampaikan bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil duit. Tapi penyalagunaan kewenangan. KPK minta kita perbaiki. Makanya kita rubah yang ditandatangi pak Wagub," sebutnya.

Ketua Pansus DPRD Sulsel kembali menanyakan apakah dalam SK ada penyalagunaan kewenangan. "Saya tidak berada posisi untuk menjawab itu,"jawab Gubernur. (*)

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Pemdes Baring Pangkep Bantu Warganya Hand Traktor dan Mesin Pompa

Hasil Liga 1 2019: Hujan Kartu Merah, PSM Makassar Keok di Kandang Bali United, Siapa di Puncak?

Ini Alasan Gubernur Nurdin Menggaji Tinggi Staf Ahli Khusus dan TGUPP

TRIBUNWIKI: 11 Drama Korea Bakal Launching 2019, Diadaptasi dari Webtoon, Ini Daftarnya

Polres Maros Luncurkan Program SPKT Peduli, Berikut Keunggulannya

Penulis: Hasan Basri
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved