Pemda Dinilai Tidak Tegas Soal Mahal dan Langkanya LPG 3 Kg di Kabupaten Wajo

Teranyar, Komisi II DPRD Wajo memanggil seluruh agen gas LPG 3 kg di Kabupaten Wajo untuk mendengar permasalahan tersebut, Selasa (30/7/2019) kemarin.

Pemda Dinilai Tidak Tegas Soal Mahal dan Langkanya LPG 3 Kg di Kabupaten Wajo
Hardiansyah Abdi Gunawan/Tribun Timur
Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda. 

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Gas LPG 3 kilogram yang mahal dan acapkali langka menjadi hal yang menahun di Kabupaten Wajo.

Kurung Januari - Juli 2019, Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, yang merupakan bidang ekonomi dan keuangan sudah dua kali melakukan rapat kerja menyikapi hal tersebut.

Teranyar, Komisi II DPRD Wajo memanggil seluruh agen gas LPG 3 kg di Kabupaten Wajo untuk mendengar permasalahan tersebut, Selasa (30/7/2019) kemarin.

Kontes Waria Mulai Dapat Perhatian dari Anggota DPRD Kabupaten Wajo

Telkomedika Hadirkan Klinik Vaksin di Makassar

RAMALAN ZODIAK Kamis 1 Agustus 2019 Besok, Scorpio Emosi, Aries bak Raja & Cancer Minder

LINK Pengumuman Seleksi Masuk Universitas Indonesia, Bisa Diakses Mulai Pukul 14.00 WIB, Cek di Sini

Rey Utami Istri Pablo Benua Nangis Bertemu Anaknya, Ranny Kaka Fairuz: Buat Vlog Tak Pikirkan Anak

Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda mengambil kesimpulan, persoalan mahal dan langkanya gas LPG 3 kg adalah kelalaian dan ketidaktegasan Pemda Wajo dalam hal pengawasan dan pendistribusian.

Mengingat, dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG, mengatur tata cara pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Poin tersebut menyatakan, Direktorat Jendral berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu.

"Jika tidak dimulai dengan distribusi tertutup maka Pemda akan sulit mengendalikan pengguna dan sewaktu-waktu akan terjadi kelangkaan," katanya, Rabu (31/7/2019).

Olehnya, Bupati Wajo diminta untuk segera melakukan pendataan atau klasifikasi masyarakat prasejahtera. Sebab, selama ini gas bersubsidi tersebut bebas digunakan oleh siapa saja yang menandakan Pemda tidak melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan gas bersubsidi.

"Buat SK daftar nama rumah tangga pengguna gas subsidi, label rumah tangga pengguna dan pangkalan hanya menjual kepada rumah tangga prasejahtera sesuai dengan SK Bupati," kata legislator Partai Nasdem tersebut.

Jika hal tersebut tidak dilakukan Pemda Wajo, tentu ada perdebatan di kalangan masyarakat terkait siapa yang berhak dan siapa masyarakat prasejahtera yang dimaksud dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 tersebut.

Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda.
Sekertaris Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda. (Hardiansyah Abdi Gunawan/Tribun Timur)

"Pemda juga tidak bisa merazia rumah-rumah karena daftar penerima manfaat tidak pernah ditetapkan. Tidak beraninya Pemda lakukan distribusi tertutup sebagaimana diatur dalam Permen ESDM adalah akar masalah," katanya.

Halaman
12
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved